New York, Al Jazeera – Dunia internasional baru saja menyaksikan momen diplomatik yang cukup mengejutkan. Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, resmi terpilih sebagai Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB (UNGA) setelah mengalahkan diplomat kawakan Siprus, Andreas Kakouris, dalam pemungutan suara rahasia yang ketat pada Selasa (10/6/2025).
Rahman mengantongi 99 suara, unggul delapan suara dari lawannya. Dari total 190 surat suara yang masuk, tidak ada satu pun yang tidak sah atau abstain. Ini menunjukkan betapa solidnya dukungan negara-negara Asia Pasifik, karena kursi presiden UNGA memang bergiliran di antara lima kelompok regional, dan kali ini jatahnya jatuh ke Asia Pasifik.
Yang menarik, masa jabatan Rahman selama satu tahun mulai 8 September 2025 ini akan bertepatan dengan salah satu agenda paling krusial di PBB: pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal Antonio Guterres yang masa jabatannya berakhir akhir tahun ini. Ini berarti Rahman akan memimpin salah satu proses suksesi paling penting di dunia.
Khalilur Rahman bukanlah nama baru di kancah diplomasi global. Sebelum menjadi Menlu pada Februari lalu—setelah Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) menang dalam pemilu pertama pasca-penggulingan Sheikh Hasina oleh gelombang protes mahasiswa pada 2024—ia pernah menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional dan Utusan Tinggi untuk isu Rohingya. Ia adalah diplomat karir yang bergabung dengan dinas luar negeri Bangladesh sejak 1979 dan pernah menduduki posisi senior PBB di New York dan Jenewa.
Dalam pidato perdananya, Rahman dengan gamblang mengakui tantangan berat yang dihadapi PBB. “PBB akan memulai dekade kesembilannya di saat kepercayaan terhadap organisasi kita sedang diuji di banyak front. Tantangan-tantangan ini cenderung merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan organisasi kita untuk memenuhi janji-janjinya,” ujarnya di hadapan para diplomat.
Pernyataan ini diamini oleh Presiden UNGA petahana, Annalena Baerbock dari Jerman. Baerbock menekankan bahwa multilateralisme saat ini berada di bawah tekanan yang sangat besar. “Peran Presiden Majelis Umum tidak lagi sekadar prosedural,” katanya, menggambarkan bagaimana PBB menghadapi bukan hanya angin kencang, tetapi tekanan luar biasa yang membuat konsensus semakin sulit dicapai.
Analisis Dampak: Kemenangan Khalilur Rahman ini menjadi sinyal kuat bahwa negara-negara berkembang, khususnya dari kawasan Asia, mulai mengambil peran lebih besar dalam panggung diplomasi global. Namun, ini juga menjadi ujian berat bagi Bangladesh. Mengingat rekam jejak Rahman yang pernah menjadi utusan khusus untuk isu Rohingya, banyak pihak memperkirakan bahwa agenda kemanusiaan dan krisis pengungsi Rohingya akan menjadi salah satu prioritas utama dalam sidang kali ini. Di sisi lain, posisinya yang strategis dalam proses suksesi Sekjen PBB membuatnya berada di pusaran lobi-lobi politik tingkat tinggi. Publik internasional akan mengawasi apakah ia bisa menjadi penengah yang netral di tengah rivalitas kekuatan besar seperti AS, China, dan Rusia yang kerap berseberangan di Dewan Keamanan PBB.