Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, punya ide besar untuk masa depan Gaza. Ia dilaporkan mengundang pemimpin Mesir dan Turki untuk bergabung dalam "Dewan Perdamaian" yang dibentuknya. Dewan ini disebut-sebut bakal mengawasi pemerintahan sementara Gaza pasca-gencatan senjata yang rapuh sejak Oktober lalu.
Gedung Putih pada Jumat lalu mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian ini sebagai bagian dari rencana Trump mengakhiri perang brutal Israel terhadap Palestina. Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki, Burhanettin Duran, mengonfirmasi pada Sabtu bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan menerima surat undangan dari Trump untuk menjadi 'anggota pendiri' dewan tersebut. Tak ketinggalan, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, juga menyatakan pada Sabtu bahwa Presiden Abdel Fattah al-Sisi sedang meninjau undangan serupa dari Trump. Beberapa nama besar yang sudah diumumkan sebagai anggota dewan ini termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus Trump Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump, Jared Kushner. Trump sendiri yang akan memimpin dewan ini.
Rencana pembentukan dewan ini sebenarnya sudah digulirkan Trump sejak Oktober lalu, berbarengan dengan pecahnya konflik. Tujuannya jelas, agar badan teknokratis Palestina diawasi oleh dewan internasional ini selama masa transisi pemerintahan Gaza. Namun, ide Trump ini langsung menuai kritik pedas. Banyak pakar hak asasi dan pegiat menyebut pengawasan wilayah asing oleh dewan yang diketuai Trump ini mirip struktur kolonialisme. Apalagi, keterlibatan Tony Blair juga sempat disorot tahun lalu karena perannya dalam perang Irak dan sejarah imperialisme Inggris di Timur Tengah.
Dari Kota Gaza, jurnalis Al Jazeera Hani Mahmoud melaporkan pada Sabtu bahwa warga Palestina di wilayah yang porak-poranda itu sangat khawatir. Mereka mencatat bahwa banyak nama yang disebut dalam 'Dewan Perdamaian' justru merupakan pendukung utama Israel dan perangnya di Jalur Gaza. Kekhawatiran terbesar warga Palestina adalah anggota dewan ini mungkin lebih mengutamakan 'dominasi dan kontrol ketimbang keadilan, rekonstruksi, dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.' Mahmoud menambahkan, jika saja warga Palestina punya suara di dewan ini, mereka akan menuntut keselamatan sebagai yang utama. 'Mereka ingin menjalani hari tanpa suara drone, tanpa serangan udara mendadak dan pengungsian paksa,' ujarnya.
Gedung Putih sendiri belum merinci tugas masing-masing anggota dewan. Yang jelas, sejauh ini, tidak ada satu pun perwakilan Palestina yang masuk dalam daftar nama tersebut. Gedung Putih hanya menyebut akan ada lebih banyak anggota yang diumumkan dalam beberapa minggu mendatang, termasuk eksekutif ekuitas swasta miliarder Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan penasihat Trump Robert Gabriel, serta mantan utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov.