Pemerintah Iran tengah menyiapkan skenario terburuk, termasuk potensi konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Masoud Pezeshkian bahkan telah mendelegasikan sejumlah wewenang baru kepada para gubernur provinsi perbatasan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pasokan kebutuhan pokok di tengah ancaman sanksi dan ketegangan geopolitik yang memanas.
Dalam pertemuan di Teheran pada Selasa lalu, Presiden Pezeshkian bersama Menteri Ekonomi memberikan kewenangan khusus kepada gubernur untuk mengimpor barang tanpa harus menggunakan mata uang asing, bahkan diizinkan melakukan barter. Aturan bea cukai untuk pelaut yang membawa masuk produk pun dipermudah. Kebijakan ini, menurut Pezeshkian, dirancang untuk menetralkan tekanan sanksi 'kejam' dari AS dan PBB, yang disebut-sebut menjadi biang keladi krisis ekonomi Iran saat ini.
Namun, persiapan menghadapi ancaman eksternal ini berlangsung di tengah gejolak ekonomi dan sosial yang parah di dalam negeri. Sejak 8 Januari, hampir seluruh rakyat Iran yang berjumlah sekitar 90 juta jiwa, serta seluruh sektor ekonominya terpuruk akibat pemblokiran internet nasional. Pemadaman digital yang diberlakukan pemerintah teokratis ini menyusul gelombang protes besar-besaran yang dimulai 28 Desember dan menelan korban jiwa ribuan orang. Sistem intranet yang disiapkan sebagai alternatif gagal menopang bisnis daring, dan toko-toko tradisional pun sepi pembeli.
Mata uang Iran, Rial, juga terus anjlok secara dramatis. Setelah pasar dibuka kembali sebagian pada minggu ini, kepercayaan terhadap Rial semakin terkikis. Pada Rabu, Rial mencapai titik terendah sepanjang sejarah, yaitu sekitar 1,6 juta Rial per dolar AS. Padahal, setahun lalu satu dolar hanya sekitar 700.000 Rial. Ini menunjukkan betapa gentingnya situasi ekonomi Iran yang kian terpuruk.
Analisis: Delegasi kekuasaan kepada gubernur ini bukan sekadar langkah administratif biasa, melainkan sinyal kuat keseriusan Iran dalam menghadapi potensi konflik militer dan sanksi ekonomi yang mendalam. Dengan memberikan otonomi impor kepada daerah, pemerintah pusat berusaha memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meskipun jalur perdagangan utama terganggu. Langkah ini juga dapat diartikan sebagai upaya desentralisasi risiko jika pusat pemerintahan tertekan atau terisolasi.
Di sisi lain, pemblokiran internet secara luas adalah taktik klasik rezim otoriter untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengendalikan narasi di tengah krisis. Namun, dampaknya terhadap ekonomi sangat besar, memperparah penderitaan rakyat dan mematikan potensi bisnis. Kejatuhan Rial yang diiringi protes massal dan korban jiwa, mengindikasikan bahwa masalah Iran bukan hanya ancaman eksternal, melainkan juga gejolak internal serius yang dipicu oleh kebijakan ekonomi dan pembatasan kebebasan masyarakat.