Dunia politik Bangladesh kembali bergejolak, namun kali ini dengan kabar gembira bagi pendukung Bangladesh Nationalist Party (BNP). Tarique Rahman, pemimpin BNP, resmi memenangkan pemilihan parlemen dan siap menjabat sebagai Perdana Menteri. Ini adalah pencapaian luar biasa baginya, mengingat ia baru pulang dari 17 tahun pengasingan di London kurang dari dua bulan lalu.
Kemenangan Rahman bukan main-main. Koalisi yang dipimpin BNP berhasil meraih mayoritas dua pertiga kursi, sebuah hasil telak yang dicatat dalam lembaran resmi Komisi Pemilihan Bangladesh. Dalam konferensi pers pasca-kemenangan, Rahman langsung menyerukan persatuan nasional, mendedikasikan kemenangannya untuk "mereka yang berkorban demi demokrasi." Baginya, persatuan adalah kekuatan, sementara perpecahan hanya akan jadi kelemahan.
Kabar ini tentu membawa harapan stabilitas setelah Bangladesh melewati masa-masa penuh gejolak. Ingat, mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina baru saja digulingkan dalam pemberontakan yang didalangi generasi Z pada 2024, bahkan ia sudah divonis mati secara in absentia dan kini mengasingkan diri di New Delhi. Kemenangan Rahman ini sekaligus mengulang sejarah keluarganya; sang ayah adalah tokoh kemerdekaan yang memimpin negara itu, dan ibunya juga pernah menjabat PM.
Perjalanan Rahman memang penuh drama. Ia meninggalkan Bangladesh pada 2008 karena alasan kesehatan, tak lama setelah ditangkap dalam operasi antikorupsi oleh militer. Kepulangannya ke tanah air saat Natal tahun lalu disambut bak pahlawan. Lima hari setelah ibunya meninggal, ia langsung mengambil alih komando partai sebagai ketua.
Dalam kampanyenya, Rahman menjanjikan perubahan signifikan. Ia ingin menyeimbangkan lagi kemitraan internasional Bangladesh, menarik investasi tanpa terlalu dekat dengan satu kekuatan tertentu – ini berbeda dengan Hasina yang condong ke India. Tak hanya itu, ia juga bertekad memperluas bantuan keuangan untuk keluarga miskin, mengurangi ketergantungan ekspor garmen dengan mengembangkan industri lain seperti mainan dan produk kulit, serta membatasi masa jabatan PM maksimal dua periode atau 10 tahun demi mencegah pemerintahan yang otoriter.
Rezaul Karim Rony, seorang analis politik dari Dhaka, melihat kemenangan telak BNP ini sebagai "kemenangan kekuatan demokratis dan moderat." Namun, ia mengingatkan, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Rahman harus bisa memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, menegakkan hukum dan ketertiban, menjaga keamanan publik, serta membangun negara berbasis hak asasi manusia. Ini persis seperti yang menjadi inti aspirasi gerakan massa pada 2024. Artinya, PR terbesar Rahman adalah beralih dari politik berbasis kader menjadi sistem yang lebih inklusif dan berbasis hak, demi memenuhi keinginan generasi muda akan pemerintahan yang lebih adil.