Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang penuh gejolak, sebuah partai Islamis di Bangladesh kini memiliki peluang nyata untuk merebut tampuk kekuasaan, bahkan sebagai pemimpin aliansi pemerintahan. Situasi ini mengemuka menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada 12 Februari mendatang, sebuah momen krusial yang dipicu oleh pergolakan politik besar di negara berpenduduk terbanyak kedelapan di dunia ini.
Pergeseran dramatis ini terasa nyata bagi Abdur Razzak, seorang bankir berusia 45 tahun di distrik Faridpur. Selama hidupnya, ia tak pernah menyangka partai politik yang didukungnya, Jamaat-e-Islami, bisa sedekat ini dengan kekuasaan. Mengampanyekan simbol "timbangan" partainya, Razzak mengatakan banyak orang kini bersatu untuk memilih Jamaat, sebuah nama yang tak asing lagi di kalangan Muslim Bangladesh.
Pemilu yang akan datang menjadi yang pertama sejak pemberontakan mahasiswa pada Agustus 2024 berhasil menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang telah berkuasa lama. Setelah kerusuhan tersebut, pemerintah sementara yang dipimpin oleh penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, langsung melarang partai Awami League milik Hasina.
Larangan ini secara efektif mengubah kontestasi pemilu menjadi pertarungan dua kubu. Di satu sisi ada partai terdepan, Bangladesh Nationalist Party (BNP), dan di sisi lain adalah aliansi elektoral yang dibentuk oleh Jamaat bersama National Citizen Party (NCP) – sebuah kelompok yang dibentuk oleh para pemimpin mahasiswa dari pemberontakan 2024, serta partai-partai Islamis lainnya.
Keyakinan Razzak diperkuat oleh hasil survei opini terbaru. Sebuah survei pada Desember lalu oleh International Republican Institute yang berbasis di AS menunjukkan dukungan untuk BNP sebesar 33 persen, sementara Jamaat membayangi ketat dengan 29 persen. Survei lain pekan lalu, yang dilakukan oleh sejumlah lembaga terkemuka Bangladesh seperti NarratiV dan Jagoron Foundation, juga menunjukkan BNP unggul tipis di angka 34,7 persen, dan Jamaat di 33,6 persen. Angka-angka ini menunjukkan pertarungan sengit yang bisa dimenangkan oleh aliansi pimpinan Jamaat.
Jika aliansi Jamaat berhasil meraih kemenangan, ini akan menjadi sebuah kebangkitan yang luar biasa. Selama 15 tahun pemerintahan Hasina, Jamaat menghadapi penumpasan brutal: partainya dilarang, para pemimpin utamanya dihukum gantung atau dipenjara, dan ribuan anggotanya hilang paksa atau terbunuh dalam tahanan. Penumpasan itu menyusul vonis dari International Crimes Tribunal, sebuah pengadilan kontroversial yang didirikan Hasina pada 2010 untuk mengadili tersangka kejahatan perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971.
Ironisnya, pengadilan yang sama pada November lalu justru menjatuhkan hukuman mati kepada Hasina (78 tahun). Ia divonis karena memerintahkan penumpasan terhadap demonstran 2024 yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Hasina kini berada di pengasingan di India, negara sekutu dekatnya, tempat ia melarikan diri setelah pemberontakan. Meski pemerintah Yunus berulang kali meminta ekstradisi, New Delhi sejauh ini menolak menyerahkan Hasina untuk menghadapi hukuman.
Perlu diketahui, Jamaat sendiri pernah mendukung Pakistan selama perang kemerdekaan 1971, sebuah langkah yang hingga kini masih memicu kemarahan banyak warga Bangladesh. Namun, dengan situasi politik yang berbalik drastis pasca-pengasingan Hasina dan larangan terhadap partainya, Jamaat kini menemukan jalan untuk kembali meramaikan panggung politik dan bahkan berpotensi merebut kekuasaan.