Kuba kini tengah bergelut dalam kegelapan total. Jaringan listrik nasional negara tersebut lumpuh pada Senin lalu, membuat seluruh wilayah, dihuni sekitar 10 juta jiwa, tanpa pasokan listrik. Krisis ini diduga kuat dipicu oleh tekanan intensif dari Amerika Serikat yang menyebabkan terhentinya pasokan minyak ke negara kepulauan tersebut.
Perusahaan listrik milik negara, Union Nacional Electrica de Cuba (UNE), mengonfirmasi insiden tersebut dan sedang menyelidiki penyebab pasti dari 'pemadaman total jaringan nasional' ini. Pemadaman listrik berskala besar bukan kali ini saja terjadi; sebelumnya, awal bulan ini, dua pertiga wilayah Kuba juga sempat gelap gulita selama lebih dari sehari akibat kerusakan di pembangkit listrik terbesar mereka, Antonio Guiteras.
Sejak 9 Januari, Kuba belum menerima kiriman minyak sama sekali. Situasi ini diperparah setelah pemerintah Venezuela, di bawah tekanan AS, menyetujui untuk menghentikan pengiriman minyak ke Kuba. Presiden AS Donald Trump juga diketahui mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada negara lain, termasuk Meksiko, jika mereka mencoba memasok bahan bakar ke Kuba. Tekanan ini bukan tanpa tujuan; administrasi Trump secara terbuka menyatakan keinginan untuk 'perubahan rezim' di Kuba, negara yang telah lama berada di bawah embargo perdagangan AS selama puluhan tahun.
Ketergantungan Kuba yang sangat tinggi pada impor minyak membuat situasi ini menjadi krusial. Data pelacakan kapal yang ditinjau Reuters menunjukkan Kuba hanya menerima dua kapal kecil berisi impor minyak sepanjang tahun ini. Kelangkaan bahan bakar yang parah ini semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun di Kuba, menyebabkan kelangkaan luas bahan bakar, makanan, dan obat-obatan.
Kondisi yang memprihatinkan ini telah memicu gejolak sosial yang langka. Protes publik meletus di berbagai tempat, bahkan berujung pada pembakaran kantor Partai Komunis pada akhir pekan lalu. Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan kekhawatiran atas upaya AS untuk memicu perbedaan pendapat dengan sengaja memperburuk kondisi hidup warga Kuba. Meskipun demikian, Presiden Miguel Diaz-Canel mengonfirmasi pekan lalu bahwa pemerintahannya telah mengadakan pembicaraan dengan administrasi Trump, sementara Trump sendiri mengisyaratkan adanya 'kesepakatan' atau 'pengambilalihan ramah'. Namun, pejabat tinggi AS berjanji akan terus mengambil pendekatan militeristik terhadap Amerika Latin, menambah kompleksitas situasi di kawasan tersebut.