Hiruk pikuk seputar siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi Iran selanjutnya, seperti yang terlihat dari spekulasi tentang Mojtaba Khamenei, seringkali membuat banyak pihak salah fokus. Analisis terbaru menunjukkan bahwa konsolidasi kekuasaan di Iran bukan sekadar urusan pribadi atau suksesi satu figur, melainkan perubahan struktural yang fundamental dan jauh lebih kompleks.
Pakar melihat, rezim Iran kini disokong oleh sebuah âkompleks militer-bonyadâ yang perkasa. Kompleks ini terbentuk pasca-perang Iran-Irak pada 1989, ketika negara melakukan restrukturisasi ekonomi besar-besaran dengan dalih privatisasi dan pembangunan. Alih-alih mengurangi campur tangan negara, restrukturisasi ini justru menata ulang kekuasaan: aset-aset publik dalam jumlah besar dialihkan ke tangan konglomerat kuasi-negara, yayasan parastatal (bonyads), serta institusi yang memiliki koneksi politik erat.
Puncaknya terjadi setelah amandemen Pasal 44 Konstitusi 1979 pada tahun 2006. Aturan ini memberi lampu hijau bagi entitas publik dan non-pemerintah untuk mengakuisisi hingga 80 persen saham di industri-industri besar negara. Hasilnya? Transfer besar-besaran aset dari kementerian pemerintah ke perusahaan-perusahaan afiliasi Garda Revolusi Islam (IRGC) dan yayasan-yayasan keagamaan-revolusioner seperti Mostazafan, Setad, Astan Quds Razavi, dan Martyrsâ Foundation. Praktis, kelompok-kelompok yang terkait keamanan ini menjadi penerima manfaat utama dari restrukturisasi pasar.
Pada akhir 2000-an, proses ini telah melahirkan blok kekuatan yang padat, menghubungkan institusi koersif dengan modal parastatal. Sebuah jaringan yang kini mendominasi sektor-sektor ekonomi kunci dan membentangkan jangkauannya di seluruh inti negara yang tidak dipilih melalui pemilu. Ini berarti akuntabilitas publik semakin berkurang, sementara mekanisme redistribusi kekayaan lebih condong ke atas, menguntungkan segelintir elite.
Yang menarik, sanksi-sanksi internasional yang dijatuhkan oleh PBB dan AS â mulai dari tahun 2006 hingga penarikan AS dari kesepakatan nuklir pada 2018 â bukannya melemahkan transformasi ini, justru memperdalamnya. Sanksi malah menguatkan cengkeraman âkompleks militer-bonyadâ ini, menjadikannya semakin resilient terhadap tekanan eksternal dan kurang transparan dalam pengelolaan aset negara. Bagi masyarakat, ini berarti potensi ketidaksetaraan ekonomi yang lebih dalam dan berkurangnya kontrol atas sumber daya publik, sementara rezim semakin kokoh ditopang oleh struktur internal yang tidak akuntabel.