BUDAPEST, HUNGARIA — Parlemen Hungaria resmi mengesahkan amandemen konstitusi yang membatasi masa jabatan perdana menteri maksimal delapan tahun. Langkah ini secara langsung menghalangi mantan pemimpin kuat Viktor Orban untuk kembali berkuasa di masa depan.
Amandemen ini disahkan pada Senin (12/5) dengan suara telak. Sebanyak 150 anggota parlemen mendukung, 50 menolak, dan enam abstain. Kebijakan ini merupakan janji kampanye utama Partai Tisza pimpinan Perdana Menteri Peter Magyar yang menang telak dalam pemilu April lalu, mengakhiri kekuasaan Orban selama 16 tahun.
Reformasi ini menjadi langkah awal Magyar untuk mengembalikan Hungaria ke jalur utama Uni Eropa. Dalam beberapa pekan pertamanya menjabat, ia berjanji akan mengadopsi mata uang euro dan mencabut veto Hungaria terhadap aksesi Ukraina ke Uni Eropa.
Parlemen juga menyetujui pembubaran Kantor Perlindungan Kedaulatan, lembaga yang dibentuk Orban pada 2023 untuk menyelidiki jurnalis dan LSM yang kritis terhadap pemerintahannya. Organisasi HAM internasional, Human Rights Watch, sebelumnya mendesak pembubaran lembaga ini untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai 'krisis hak asasi manusia' di bawah Orban.
Analisis: Langkah ini merupakan pukulan telak bagi Orban yang baru saja terpilih kembali sebagai ketua partai Fidesz pada akhir pekan lalu. Uni Eropa secara informal menyambut baik keputusan Budapest, mengingat selama 16 tahun Orban memimpin rezim yang dinilai pro-Rusia dan anti-demokrasi, kerap menghambat kebijakan blok, terutama soal dukungan untuk Ukraina. Dengan amandemen ini, era politik ala Orban yang otoriter dan konfrontatif dengan Barat resmi berakhir untuk saat ini.