Thailand bersiap menyongsong masa depan baru. Hari Minggu ini, 8 Februari, sekitar 53 juta warga akan menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilu krusial. Pemungutan suara ini bukan sekadar memilih anggota parlemen, tapi juga diyakini sebagai penentu apakah Thailand bisa keluar dari lingkaran setan kudeta militer, demonstrasi jalanan, dan intervensi pengadilan yang telah menghantui politik negara itu selama bertahun-tahun.
Ketidakpastian politik di Negeri Gajah Putih memang pekat. Dalam tiga tahun terakhir saja, Thailand sudah gonta-ganti tiga Perdana Menteri. Kondisi ini diperparah dengan gencatan senjata rapuh pasca-bentrokan perbatasan dengan Kamboja yang menewaskan 149 jiwa, menambah daftar tantangan bagi pemerintahan mendatang.
Pertarungan utama kali ini mempertemukan Partai Bhumjaithai pimpinan PM Anutin Charnvirakul, yang didukung oleh kubu konservatif royalis, melawan Partai Rakyat yang progresif dan didominasi generasi muda. Partai Rakyat ini adalah penerus kelompok yang memenangi pemilu sebelumnya namun diganjal dan dibubarkan pengadilan karena proposal reformasi monarki yang dianggap kontroversial. Tak ketinggalan, ada juga Partai Pheu Thai, yang pernah mendominasi politik Thailand selama seperempat abad, berusaha bangkit kembali setelah merasakan pahitnya ketika dua PM dari partainya dicopot pengadilan dan pendirinya, Thaksin Shinawatra, dipenjara akhir tahun lalu.
Sebanyak 500 kursi Dewan Perwakilan Rakyat akan diperebutkan melalui sistem campuran: 400 kursi dari daerah pemilihan dan 100 kursi berdasarkan representasi proporsional atau daftar partai. Berbeda dengan pemilu 2019 dan 2023, Senat yang didominasi politisi konservatif kali ini tidak akan ikut campur dalam pemilihan Perdana Menteri. Calon PM hanya butuh 251 suara di DPR untuk menjabat, sehingga persaingan diprediksi sangat ketat.
Warga akan menerima tiga surat suara: dua untuk pemilihan parlemen dan satu untuk referendum mengenai amandemen konstitusi. Antusiasme terlihat jelas dengan perkiraan tingkat partisipasi tinggi. Pada pemungutan suara awal di Bangkok, 87 persen pemilih terdaftar telah menggunakan hak suaranya. Penghitungan suara akan dimulai tak lama setelah TPS ditutup, dan hasil awal diperkirakan sudah terlihat pada Senin dini hari.
Pemilu ini akan menjadi barometer apakah Thailand mampu membangun stabilitas politik jangka panjang atau justru semakin terjerumus dalam polarisasi dan kebuntuan. Pilihan rakyat pada 8 Februari nanti akan sangat menentukan arah masa depan politik Thailand, apakah siklus kelam itu akan berakhir atau berlanjut.