Myanmar makin tenggelam dalam pusaran perang saudara yang brutal. Konflik yang berakar pada kudeta militer 2021 ini kini memasuki tahun keenamnya dengan dinamika yang kian rumit dan berdarah.
Sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan terpilih pada 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing memimpin junta yang mengembalikan Myanmar ke era kediktatoran. Kudeta ini memicu perlawanan besar-besaran dari berbagai pihak, mulai dari kelompok pro-demokrasi hingga etnis bersenjata yang sudah puluhan tahun berjuang menuntut otonomi. Sejarah konflik di negara ini memang panjang, bahkan sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948, janji otonomi untuk kelompok minoritas etnis tak pernah terwujud, menanam benih konflik yang tak kunjung padam.
Di satu sisi, ada junta militer yang kini makin percaya diri, didukung persenjataan modern dari Tiongkok dan Rusia. Mereka mengerahkan jet tempur, helikopter serang, tank, dan drone dalam skala besar. Militer ini juga mengendalikan kerajaan bisnis raksasa yang mencakup berbagai sektor, memperkuat cengkeraman ekonomi dan politik mereka. Di sisi lain, kekuatan perlawanan kini tak lagi hanya demonstran berbekal spanduk. Penumpasan brutal oleh militer telah mendorong banyak warga sipil mencari pelatihan tempur dari kelompok etnis bersenjata yang berpengalaman di wilayah perbatasan. Mereka bersatu dalam tujuan ganda: memperjuangkan identitas otonom sekaligus menegakkan kembali demokrasi.
Dinamika konflik di lapangan menunjukkan militer Myanmar, meski sempat terdesak dan diragukan kemampuannya bertahan, kini menunjukkan kebangkitan. Di tengah banyaknya kekejaman dan perpecahan di kubu lawan, keseimbangan kekuatan tampak bergeser kembali ke tangan junta. Namun, bukan berarti konflik akan segera berakhir. Perang saudara ini telah menelan korban jiwa lebih dari 96.000 orang menurut data monitor konflik internasional ACLED, dan memaksa sekitar 3,6 juta orang mengungsi dari rumah mereka berdasarkan data PBB. Ini menjadi krisis kemanusiaan yang parah dan terus memburuk tanpa solusi.
Keunikan konflik Myanmar terletak pada sifat aliansi yang sangat cair di antara berbagai kelompok perlawanan dan etnis bersenjata. Aliansi bisa terbentuk, namun juga bisa pecah dan bahkan berujung pada konflik internal. Kondisi ini membuat upaya penyelesaian konflik semakin rumit dan menantang, bukan hanya bagi masyarakat Myanmar tetapi juga bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Tekanan internasional, yang sejauh ini belum mampu menghentikan kekerasan dan memberikan perlindungan bagi warga sipil, perlu diperkuat untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar dan mencari solusi politik yang berkelanjutan.