Islamabad, 26 Januari 2025 – Pakistan mengambil peran sebagai juru damai di tengah konflik panas antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang sudah berlangsung 100 hari. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, baru saja terbang ke Teheran membawa 'surat khusus' dari Perdana Menteri dan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan untuk Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei.
Langkah diplomatik ini terjadi di tengah situasi yang kian genting di kawasan Teluk. Dalam kunjungannya, Naqvi bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, untuk membahas perkembangan regional dan keamanan internal. Namun, yang paling ditunggu adalah isi surat yang disebut-sebut sebagai upaya terakhir mencegah perang terbuka.
Di sisi lain, ketegangan justru meningkat. Komando Pusat AS (CENTCOM) mengonfirmasi pihaknya menembak jatuh dua drone serang Iran yang mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz—jalur vital yang mengangkut 20 persen minyak dunia. Tak berhenti di situ, AS juga menghancurkan radar pertahanan pesisir Iran di Garuk dan Pulau Qeshm sebagai 'tindakan defensif'.
Serangan balasan ini memicu kemarahan negara-negara Teluk. Bahrain menyebutnya sebagai 'agresi terang-terangan', sementara Kuwait memperingatkan adanya 'eskalasi berbahaya'. Mesir, Yordania, dan Qatar pun ikut mengecam. Ironisnya, negara-negara inilah yang paling terdampak karena jadi 'tameng' perang yang sejak awal mereka tolak.
Analisis Dampak: Situasi ini menempatkan negara-negara Teluk di posisi sulit. Di satu sisi, mereka bergantung pada keamanan yang disediakan AS, di sisi lain mereka tidak ingin wilayahnya menjadi medan perang. Sementara itu, negosiasi gencatan senjata masih alot. Iran meminta AS mencairkan asetnya yang beku senilai 24 miliar dolar AS, sementara AS justru ingin menggunakan dana itu untuk membangun kembali wilayah Teluk yang rusak akibat serangan Iran. Presiden AS Donald Trump masih bergantian antara ancaman militer dan harapan damai, namun penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, justru menyebut negosiasi saat ini 'buntu'. Pakistan mungkin menjadi kartu liar terakhir dalam konflik yang melibatkan kepentingan minyak global ini.