Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras terkait serangan militer Israel di Lebanon yang menargetkan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil. PBB menilai tindakan tersebut berpotensi besar masuk kategori kejahatan perang, sebuah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Situasi kemanusiaan di sana kian memburuk dengan jutaan warga mengungsi.
Kecaman datang dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB, yang menyatakan keprihatinan mendalam atas intensifnya serangan udara dan darat Israel di Lebanon. Juru Bicara Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Thameen al-Kheetan, dalam sebuah jumpa pers di Jenewa, mengungkapkan ratusan rumah dan fasilitas kesehatan hancur lebur akibat gempuran yang menyasar Beirut dan wilayah lainnya.
Lebih dari itu, serangan Israel sejak awal Maret juga telah menewaskan sedikitnya 16 petugas kesehatan. Bahkan, warga sipil Lebanon yang mengungsi dan tinggal di tenda-tenda sepanjang pesisir Beirut menjadi korban. Al-Kheetan menegaskan, "Sengaja menyerang warga sipil atau objek sipil merupakan kejahatan perang." Hukum humaniter internasional sangat jelas mengamanatkan pembedaan antara target militer dan warga sipil, serta mewajibkan tindakan pencegahan demi melindungi nyawa tak bersalah.
Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak 2 Maret, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 912 orang, termasuk 111 anak-anak, dan melukai 2.221 lainnya. Eskalasi ini terjadi setelah kelompok bersenjata Hizbullah meluncurkan roket ke Israel utara, menyusul dugaan pembunuhan seorang tokoh penting Iran oleh Israel-AS pada 28 Februari. Israel menyatakan kampanye militernya di Lebanon sebagai respons terhadap Hizbullah, yang juga membalas dengan tembakan roket dan baku tembak darat.
Konflik berkepanjangan ini telah memicu krisis kemanusiaan parah. Lebih dari satu juta warga Lebanon terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ancaman pengungsian paksa dari Israel bagi penduduk di selatan Sungai Litani dan pinggiran selatan Beirut semakin memperburuk keadaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menyatakan bahwa penduduk Lebanon selatan "tidak akan kembali ke rumah mereka di selatan Sungai Litani sampai keamanan penduduk di utara [Israel] terjamin."
Kondisi ini membuat lembaga kemanusiaan kewalahan. Michael Adams, Direktur CARE Lebanon, menyebutkan bahwa respons kemanusiaan "kesulitan mengimbangi skala krisis pengungsian ini," dengan sumber daya yang sangat terbatas. Situasi ini bukan hanya menandai tragedi kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas konflik regional yang berpotensi memicu pelanggaran hukum internasional.