Kondisi politik di Irak kembali memanas! Aliansi Syiah utama negara itu, yang dikenal sebagai Kerangka Koordinasi, bersikeras mendukung Nouri al-Maliki sebagai calon Perdana Menteri (PM). Namun, langkah ini justru memicu gertakan keras dari Amerika Serikat.
Mantan Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan mengancam akan menarik seluruh dukungan Washington jika al-Maliki, yang dikenal memiliki kedekatan dengan faksi pro-Iran, terpilih menduduki kursi PM. Ancaman ini segera dibalas telak oleh Kerangka Koordinasi maupun al-Maliki sendiri. Mereka menegaskan bahwa pemilihan PM adalah urusan konstitusional internal Irak yang harus bebas dari campur tangan asing.
Bukan tanpa alasan AS ikut campur. Washington, di bawah Trump, memang gencar berupaya menekan pengaruh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Iran di Irak. Posisi al-Maliki yang sempat menjabat PM dari 2006-2014, yang periode kepemimpinannya diwarnai ketegangan dengan AS dan dituding korupsi, kian memperkeruh situasi.
Konflik ini menyoroti posisi geopolitik Irak yang serba salah, terus menjadi medan perebutan pengaruh antara dua sekutu terdekatnya: AS dan Iran. Lebih jauh lagi, AS memiliki kartu truf ekonomi yang kuat. Pendapatan ekspor minyak Irak, yang vital bagi negara itu, sebagian besar disimpan di Federal Reserve Bank New York. Jika ancaman penarikan dukungan benar terjadi, Irak bisa menghadapi tekanan ekonomi dan politik yang sangat berat, memperparah ketidakstabilan di tengah upaya membangun kembali negara pasca-konflik.