Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza makin memburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mendesak Israel untuk segera mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan memfasilitasi evakuasi medis skala besar, terutama melalui perbatasan Rafah.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyoroti lambatnya dan bahkan terhambatnya proses penyeberangan di Rafah, padahal puluhan hingga ratusan warga Palestina yang sakit dan terluka sangat berharap bisa keluar untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Laporan dari lapangan menunjukkan, hanya segelintir kecil saja yang diizinkan melintas, jauh di bawah janji Israel yang akan mengizinkan 50 orang melintas per hari. Prosesnya pun berlarut-larut dan menyiksa, memaksa pasien meninggalkan semua harta benda mereka.
Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza City, Muhammad Abu Salmiya, dengan tegas menyatakan bahwa penolakan evakuasi pasien dan pencegahan masuknya obat-obatan sama dengan 'vonis mati' bagi banyak orang. Diperkirakan ada sekitar 20.000 warga Gaza yang kini menunggu perawatan medis mendesak di luar negeri, sementara sebagian besar infrastruktur medis di Gaza sudah hancur lebur akibat konflik. Kisah pilu seperti Shadi Soboh, 37 tahun, yang sudah menunggu 10 bulan untuk operasi transplantasi tulang, menggambarkan keputusasaan yang mendalam. Ia mempertanyakan, 'Di mana dewan perdamaian? Di mana dunia? Apakah mereka menunggu kaki saya diamputasi?'
Kondisi ini diperparah dengan berlanjutnya kekerasan, di mana seorang pemuda 19 tahun tewas ditembak di dekat Khan Younis, bahkan di tengah 'gencatan senjata' yang seharusnya sudah berlaku sejak pertengahan Oktober. Insiden ini menambah panjang daftar korban jiwa menjadi 529 orang sejak 'gencatan senjata' dimulai. Tanpa akses medis yang memadai dan pasokan bantuan esensial, krisis kemanusiaan di Gaza akan semakin parah, mengancam lebih banyak nyawa tak berdosa yang seharusnya bisa diselamatkan.