Operasi militer Amerika Serikat untuk memberantas peredaran narkotika di perairan Amerika Latin menuai sorotan tajam. Meski mengakibatkan ratusan nyawa melayang dan puluhan kapal diserang, efektivitasnya dipertanyakan bahkan dinilai melanggar hukum internasional oleh para ahli. Ini bukan sekadar perang melawan narkoba, melainkan juga pertarungan hukum dan etika.
Sejak kampanye militer AS dimulai pada September lalu, setidaknya 157 orang tewas dan 47 kapal yang diduga membawa narkoba berhasil dihantam di wilayah Karibia dan Pasifik Timur. Informasi ini disampaikan langsung oleh pejabat senior pertahanan, Joseph Humire, dalam pernyataannya kepada Kongres AS. Menurut Humire, manuver kapal-kapal penyelundup narkoba di Karibia memang berkurang hingga 20 persen.
Namun, angka-angka itu tidak serta-merta berarti kemenangan. Ketika ditanya anggota parlemen apakah jumlah narkoba yang masuk ke AS telah menurun, Humire terpaksa mengakui bahwa penurunan tersebut hanya terjadi pada pergerakan kapal, bukan pada pasokan narkoba yang berhasil masuk ke daratan Amerika Serikat. Perwakilan Rakyat Adam Smith bahkan menegaskan, “Itu tidak berarti jumlah narkoba yang benar-benar masuk ke AS telah berkurang.”
Skeptisisme ini bukan tanpa alasan. Para ahli meragukan dampak signifikan serangan militer ini terhadap perdagangan narkoba secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, para pakar hukum menyebut bahwa kampanye ini bisa digolongkan sebagai “pembunuhan di luar proses hukum” dan jelas melanggar hukum internasional. Mereka menyoroti semakin kaburnya batasan antara konflik bersenjata (yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer) dan aktivitas kriminal (yang tidak). Komisi Antar-Amerika untuk Hak Asasi Manusia (IACHR) kini tengah mengadakan dengar pendapat terkait serangan-serangan ini, membuka peluang pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang terlibat.
Administrasi Presiden Donald Trump memang mengadopsi pendekatan militeristik dalam memerangi narkoba, memperluas jejak militer AS di seluruh kawasan. Selain meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah 'sahabat' seperti Ekuador, AS juga tak segan melayangkan ancaman serangan militer kepada negara-negara seperti Meksiko dan Kolombia jika tuntutan AS tidak diakomodasi. Strategi ini, alih-alih menyelesaikan masalah narkoba secara tuntas, justru berpotensi meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan krisis kemanusiaan baru, sembari gagal menyentuh akar permasalahan perdagangan narkoba yang kompleks.