Kabar mengejutkan datang dari Republik Demokratik Kongo (DRC), di mana dua kuburan massal ditemukan di pinggiran Kota Uvira, Provinsi Kivu Selatan. Penemuan mengerikan ini, dengan total setidaknya 171 jenazah, mencuat setelah kelompok pemberontak M23 mundur dari wilayah tersebut pada Desember lalu.
Gubernur Kivu Selatan, Jean-Jacques Purusi, pada Kamis lalu mengonfirmasi penemuan ini kepada Associated Press. Menurutnya, satu kuburan massal berisi sekitar 30 jenazah ditemukan di Kiromoni, dekat perbatasan Burundi, dan satu lagi dengan 141 jenazah di Kavimvira. Kelompok masyarakat sipil setempat, Executive Secretariat of the Local Network for the Protection of Civilians, juga melaporkan penemuan serupa dan berupaya mengunjungi lokasi, meski sempat dihalangi militer Kongo.
Dugaan kuat mengarah pada kelompok pemberontak M23 sebagai pelaku pembunuhan. Wakil Presiden kelompok masyarakat sipil tersebut, Yves Ramadhani, menyebut korban tewas karena dicurigai menjadi anggota tentara DRC atau milisi pro-pemerintah. Ini menambah daftar panjang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap M23, bahkan militer DRC sendiri juga kerap dituduh melakukan hal serupa oleh kelompok hak asasi manusia.
Penemuan tragis ini menyiratkan betapa dalamnya konflik di timur DRC yang kaya mineral, lokasi M23 menjadi salah satu dari lebih dari 100 kelompok bersenjata yang berebut kekuasaan. Konflik antara M23 dan pemerintah DRC sudah berlangsung lebih dari satu dekade. Setelah sempat mereda pada 2013, pertempuran kembali pecah pada 2021. M23 mengklaim berjuang untuk hak-hak komunitas minoritas Tutsi yang merasa terpinggirkan.
Uvira sendiri sempat dikuasai M23 pada Desember tahun lalu, dalam sebuah serangan yang menewaskan lebih dari 1.500 orang dan memaksa sekitar 300.000 jiwa mengungsi. Meskipun M23 kemudian mengumumkan penarikan pasukannya dari kota itu sebagai 'langkah membangun kepercayaan' yang diminta AS untuk proses perdamaian, penemuan kuburan massal ini jelas menunjukkan kekerasan masih berlanjut. Ini menjadi tamparan keras bagi upaya perdamaian yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar, yang hingga kini belum mampu meredam gejolak di DRC. Pemerintah DRC juga menuduh negara tetangga Rwanda mendukung M23, tuduhan yang dibantah Kigali.