Ketegangan di kawasan Tanduk Afrika memanas lagi. Ethiopia, melalui Menteri Luar Negerinya, melayangkan tuduhan serius kepada negara tetangga sekaligus mantan sekutunya, Eritrea. Asmara dituduh melakukan agresi militer dan terang-terangan mendukung kelompok pemberontak di dalam wilayah Ethiopia. Situasi ini dikhawatirkan bisa menyulut kembali konflik besar yang pernah terjadi di antara kedua negara.
Surat protes resmi dari Menlu Ethiopia Gedion Timothewos kepada Menlu Eritrea Osman Saleh Mohammed pada Sabtu, 7 Februari, menguak bahwa pasukan Eritrea telah menduduki sebagian wilayah perbatasan Ethiopia dalam waktu lama. Tak hanya itu, Ethiopia juga menuding Eritrea menyokong logistik kelompok bersenjata yang beroperasi di dalam negerinya. Tuduhan ini disebut Ethiopia sebagai provokasi bahkan tindakan agresi militer.
Hubungan kedua negara yang sempat membaik setelah damai tahun 2018, kini kembali memburuk. Terutama pasca-perang Tigray pada 2022 di mana Eritrea bukan bagian dari perjanjian damai, relasi mereka kini diselimuti ketidakpercayaan.
Addis Ababa menuntut agar Eritrea segera menarik pasukannya dari tanah Ethiopia dan berhenti bekerja sama dengan kelompok pemberontak. Meski begitu, Ethiopia menyatakan tetap membuka pintu dialog asalkan Eritrea menghormati integritas wilayahnya. Perundingan damai diharapkan bisa membahas berbagai isu, termasuk urusan maritim dan akses Ethiopia ke Laut Merah melalui pelabuhan Assab di Eritrea.
Isu akses ke laut ini memang menjadi sangat sensitif bagi Eritrea. Negara yang merdeka dari Ethiopia pada 1993 setelah konflik panjang ini, merasa terancam dengan pernyataan berulang dari Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed yang mengklaim hak negaranya (yang terkurung daratan) atas akses laut. Banyak pihak di Eritrea melihat komentar tersebut sebagai sinyal ancaman tindakan militer.
Konflik ini, jika tidak segera diredakan, berpotensi destabilisasi kawasan Tanduk Afrika yang strategis. Perebutan pengaruh dan akses maritim di Laut Merah yang vital bagi perdagangan global dan keamanan regional, bisa memicu kembali konflik berskala besar dengan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang parah.