Pembicaraan alot antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali bergulir, namun ketegangan masih menyelimuti. Iran melalui Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan program misilnya tak bisa ditawar, sementara AS tetap pada tuntutannya dan justru memperketat sanksi.
Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa program misil negaranya adalah āmasalah pertahananā yang ātak pernah bisa dinegosiasikanā dalam diskusi di Muscat, Oman. Ia juga berani memberi peringatan keras: Iran siap menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah jika Washington menyerang wilayahnya. Kendati demikian, Araghchi mengakui pertemuan dengan delegasi AS, meskipun tak langsung, adalah āawal yang baikā untuk membangun kepercayaan, meski jalan masih panjang. Bagi Iran, pengayaan nuklir adalah hak mutlak yang tak bisa dicabut dan hanya bisa diselesaikan melalui negosiasi.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menjanjikan putaran negosiasi baru pekan depan. Namun, janji ini diiringi langkah tegas. Sehari setelah pembicaraan, Trump justru menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif tambahan bagi negara yang masih berbisnis dengan Iran, mulai Sabtu kemarin. AS juga mengumumkan sanksi baru terhadap sejumlah entitas pengiriman dan kapal, semua demi menekan ekspor minyak Iran. Washington memang ingin agar program misil balistik Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata di kawasan turut dibahas, sebuah desakan yang juga disuarakan oleh Israel.
Harapan akan hasil positif dari perundingan ini nampaknya tipis. Warga Tehran, Iran, mengaku pesimis, menilai pembicaraan kali ini akan berakhir tanpa hasil seperti sebelumnya karena kedua belah pihak kukuh pada posisi masing-masing. Abdullah al-Shayji, pakar kebijakan luar negeri AS dari Kuwait University, juga tak terlalu optimistis. Menurutnya, AS memiliki posisi kuat dan āterprovokasiā oleh Israel untuk menekan Iran, melihat Iran dalam kondisi terlemahnya pasca demonstrasi anti-pemerintah bulan lalu, sehingga mudah dimintai konsesi.
Situasi ini jelas menciptakan dilema besar. Di satu sisi, ada upaya diplomasi yang minim kemajuan, di sisi lain, ancaman militer dan sanksi ekonomi kian diperketat. Sanksi AS ini bukan main-main; data WTO menunjukkan seperempat perdagangan Iran adalah dengan China, termasuk impor dan ekspor bernilai puluhan miliar dolar di tahun 2024. Pengetatan sanksi berpotensi memukul ekonomi Iran lebih dalam dan memperkeruh stabilitas kawasan. Keengganan kedua belah pihak untuk berkompromi membuat upaya mediasi negara-negara lain sangat sulit.