Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di ujung tanduk politik. Dalam sidang pembukaan parlemen (Knesset) terbaru, ia menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Seruan ini dinilai sebagai upaya putus asa untuk tetap berkuasa di tengah tekanan politik yang meningkat.
Namun, tawaran Netanyahu disambut dingin oleh blok oposisi yang kini menguasai mayoritas kursi. Alih-alih mendukung, para lawan politiknya merespons dengan cemoohan, ejekan, hingga aksi walkout (meninggalkan ruang sidang) sebagai bentuk protes. Netanyahu mencoba membangun narasi ketakutan dengan menyebut ancaman Iran dan meningkatnya jumlah anggota parlemen warga Palestina Israel, yang ia tuduh tanpa bukti ingin menghancurkan Israel.
Ketegangan memuncak ketika Gadi Eisenkot, tokoh yang mendapat mandat pertama untuk membentuk pemerintahan baru, membatalkan pembicaraan koalisi dengan Netanyahu. Eisenkot bahkan terang-terangan menyebut Netanyahu 'tidak layak menjabat'. Jika Eisenkot berhasil membentuk pemerintah, Netanyahu tidak hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga menghadapi risiko serius: pengadilan korupsi yang berlanjut tanpa perlindungan jabatan, serta penyelidikan atas kegagalan keamanan sebelum serangan 7 Oktober 2023.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat Israel, krisis ini menandakan instabilitas politik yang berkepanjangan. Ketidakpastian pemerintahan dapat menghambat pengambilan kebijakan strategis, terutama terkait keamanan dan pemulihan ekonomi pasca-konflik. Sementara itu, bagi masyarakat internasional, melemahnya posisi Netanyahu bisa membuka peluang perubahan arah kebijakan Timur Tengah, meskipun risiko kekosongan kekuasaan tetap menjadi bayang-bayang.