Setelah tarik ulur panjang dan diwarnai aksi mogok nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Argentina akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reformasi Buruh yang kontroversial pada dini hari Jumat. Keputusan ini jadi kemenangan penting bagi Presiden Javier Milei yang dikenal dengan kebijakan libertariannya.
RUU ini, yang kini tinggal menunggu tinjauan Senat sebelum menjadi undang-undang penuh, membawa perubahan drastis dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha. Intinya, pemerintah Milei ingin mempermudah perusahaan untuk merekrut maupun memecat karyawan. Beberapa poin penting yang jadi sorotan antara lain pembatasan pesangon dan negosiasi bersama, perpanjangan jam kerja dari 8 menjadi 12 jam, sistem 'bank waktu' untuk mengganti lembur berbayar, serta pengurangan waktu libur tak terputus bagi pekerja.
Pemerintah dan pendukung RUU ini berdalih, langkah ini esensial untuk memodernisasi pasar tenaga kerja, mendongkrak produktivitas, menarik investasi asing, dan mengurangi gugatan buruh. Mereka juga menyoroti adanya insentif pajak baru untuk perekrutan dan jalur legalisasi bagi jutaan pekerja informal di Argentina. Tujuannya jelas: mengatasi krisis ekonomi akut yang melanda Argentina.
Namun, di sisi lain, serikat pekerja dan politisi oposisi langsung bereaksi keras. Mereka menuding RUU ini justru mengikis hak-hak dasar pekerja, menciptakan ketidakamanan kerja, dan akan sangat merugikan kelompok yang paling rentan. Sistem 'bank waktu' misalnya, dianggap sebagai cara untuk menghindari pembayaran lembur yang layak. Sejumlah pemimpin bisnis sendiri terbelah, ada yang mendukung, namun tak sedikit yang khawatir akan dampak ketidakpastian dan keraguan akan efektivitasnya dalam menciptakan lapangan kerja nyata.
Pengesahan RUU ini bukan sekadar urusan teknis, melainkan cerminan pertarungan ideologi besar di Argentina. Kebijakan Milei yang radikal, termasuk reformasi buruh ini, adalah bagian dari 'terapi kejut' ekonomi yang ia kampanyekan untuk mengatasi inflasi yang melonjak dan kemiskinan. Bagi masyarakat Argentina, ini berarti pilihan sulit antara harapan akan perbaikan ekonomi lewat liberalisasi pasar atau kekhawatiran akan hilangnya perlindungan sosial yang telah ada.