Swiss akan menggelar referendum bersejarah pada akhir pekan ini. Warga negara diminta memutuskan usulan kontroversial untuk membatasi jumlah penduduk maksimal 10 juta jiwa. Gagasan ini digagas Partai Rakyat Swiss (SVP) yang menyebutnya sebagai 'inisiatif keberlanjutan' guna mengurangi tekanan pada perumahan, transportasi umum, dan lingkungan.
Pemerintah Swiss, partai-partai besar, pengusaha, dan serikat buruh justru menolak keras. Mereka menyebut proposal ini sebagai 'inisiatif kekacauan' yang akan membuat rumah sakit dan hotel kekurangan tenaga kerja. Lebih jauh, kebijakan ini bisa merusak hubungan dengan Uni Eropa dan membuat Swiss terisolasi di tengah ketidakpastian global.
Saat ini populasi Swiss mencapai 9,1 juta jiwa, naik drastis dari 7,3 juta pada 2002. Sekitar 27% di antaranya adalah warga asing. Lonjakan ini memicu kekhawatiran warga soal kereta penuh sesak, harga apartemen mahal, dan biaya kesehatan yang terus naik.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan hasil masih sengit. Sekitar 52% responden menolak, 45% mendukung, dan sisanya belum menentukan pilihan. Suara anak muda pun terbelah. Nils Fiechter (29) dari SVP mengaku negaranya sudah kehilangan kendali akibat imigrasi. Sebaliknya, Helin Genis (31) dari Partai Sosial Demokrat menilai argumen itu hanya kambing hitam. Menurutnya, masalah perumahan dan biaya kesehatan bukanlah ulah imigran, melainkan kegagalan kebijakan politik.
Yang menarik, belum ada negara lain yang menerapkan batas keras jumlah penduduk seperti ini. China sempat mencoba dengan kebijakan satu anak, tapi sudah ditinggalkan. Jika disetujui, pemerintah Swiss harus mulai bertindak saat populasi menyentuh 9,5 juta, termasuk membatasi suaka dan menyetop program reunifikasi keluarga.
Analisis: Referendum ini menjadi cermin dilema klasik negara maju: antara kebutuhan tenaga kerja asing dan tekanan infrastruktur. Jika lolos, ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara Eropa lain yang menghadapi krisis populasi dan imigrasi. Namun jika gagal, pemerintah Swiss tetap harus mencari solusi konkret atas keluhan warga yang sah, tanpa harus terjebak pada politik identitas yang memecah belah.