Dokumen yang baru saja dirilis oleh Departemen Kehakiman AS mengungkap rencana mencengangkan terkait upaya yang diduga dilakukan oleh rekan mendiang terpidana Jeffrey Epstein untuk menggarap aset negara Libya yang beku. Email bertanggal Juli 2011, yang dikirim ke Epstein, menguraikan potensi keuntungan finansial dan hukum di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi Libya pasca-konflik, beberapa bulan setelah pemberontakan yang didukung NATO terhadap Presiden Libya kala itu, Muammar Gaddafi, dimulai. Gaddafi sendiri tewas pada Oktober tahun yang sama.
Rencana ambisius ini menargetkan sekitar 80 miliar dolar AS dana Libya yang diyakini beku secara internasional, termasuk sekitar 32,4 miliar dolar AS di AS. Email tersebut bahkan memperkirakan angka sebenarnya bisa tiga hingga empat kali lipat dari jumlah tersebut. Potensi imbalan yang menggiurkan mencapai miliaran dolar jika berhasil mengidentifikasi atau memulihkan 5 hingga 10 persen aset, dengan kompensasi sebesar 10 hingga 25 persen.
Tak tanggung-tanggung, email itu menyebutkan bahwa mantan anggota dinas intelijen Inggris (MI6) dan Israel (Mossad) telah menyatakan kesediaan untuk membantu dalam upaya ini. Selain itu, ada pula ambisi untuk menjadi 'pemain kunci' dalam proyek rekonstruksi Libya yang diperkirakan akan menelan biaya minimal 100 miliar dolar AS di masa depan, memanfaatkan cadangan energi signifikan dan tingkat literasi tinggi di negara tersebut.
Skema ini tidak hanya mengungkap ambisi besar di balik jaringan Epstein, tetapi juga menyoroti bagaimana pihak-pihak tertentu berupaya memanfaatkan gejolak politik dan ekonomi di negara pasca-konflik. Di saat rakyat Libya berjuang membangun kembali negaranya setelah puluhan tahun di bawah rezim Gaddafi dan kemudian dilanda perang saudara, miliaran dolar aset mereka justru menjadi sasaran empuk bagi pihak luar. Keterlibatan mantan pejabat intelijen menambah lapisan intrik, mengindikasikan bahwa upaya semacam ini bisa melibatkan jaringan yang sangat luas dan memiliki koneksi kuat di berbagai lini. Kasus ini menjadi pengingat penting akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara yang rentan, terutama di tengah ketidakpastian global.