Suasana politik di Bangladesh memanas jelang gelaran pemilihan umum nasional perdana. Pemilu ini bukan sekadar pergantian pemimpin biasa, melainkan ujian krusial bagi demokrasi di negara Asia Selatan itu, terutama setelah gejolak besar pada 2024 yang berhasil menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang telah lama berkuasa.
Para partai politik utama di Bangladesh, termasuk di ibu kota Dhaka, telah memulai kampanye mereka pekan ini. Mereka bersiap menyambut hari pencoblosan yang dijadwalkan pada 12 Februari mendatang. Pemerintah sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, menjanjikan pemilu yang jujur dan adil, sebuah janji yang sangat dinantikan mengingat ini disebut-sebut sebagai pemilu paling bersejarah bagi Bangladesh.
Negara berpenduduk sekitar 170 juta jiwa ini akan memilih 350 anggota parlemen. Selain itu, mereka juga akan memutuskan nasib usulan reformasi politik. Pengamat pemilu dari Uni Eropa bahkan menilai pemilu ini akan menjadi "proses demokrasi terbesar pada 2026", menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini di kancah global.
Muhammad Yunus, yang kini berusia 85 tahun dan dikenal sebagai "bankir bagi kaum miskin" berkat perannya mengangkat jutaan orang dari kemiskinan melalui Grameen Bank, mengaku mewarisi sistem politik yang "benar-benar rusak". Ia kembali dari pengasingan pada Agustus 2024 atas desakan para demonstran untuk memimpin pemerintahan sementara sebagai "penasihat utama". Namun, Yunus telah berjanji untuk mundur setelah pemungutan suara selesai.
Pemerintahan sementara yang dipimpin Yunus gencar memperjuangkan Piagam Nasional Juli. Yunus berargumen bahwa piagam ini sangat vital untuk mencegah kembalinya pemerintahan otoriter. Piagam tersebut, yang diambil dari nama pemberontakan Juli 2024 yang menjatuhkan Hasina, mengusulkan perubahan signifikan. Salah satunya adalah memberikan otoritas lebih besar kepada jabatan presiden untuk menyeimbangkan posisi perdana menteri yang sebelumnya sangat berkuasa. Piagam ini juga mengusulkan batasan masa jabatan bagi legislator serta langkah-langkah untuk mencegah konflik kepentingan, pencucian uang, dan korupsi. Meskipun telah ditandatangani oleh 25 dari 52 partai politik terdaftar tahun lalu, para pendukungnya yakin referendum diperlukan agar piagam ini memiliki kekuatan hukum dan menjadi bagian dari konstitusi negara.
Bagaimana nasib Sheikh Hasina? Mantan Perdana Menteri berusia 78 tahun itu divonis hukuman mati secara in absentia pada November lalu atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Vonis ini dijatuhkan karena tindakan kerasnya yang mematikan terhadap para pengunjuk rasa saat ia berusaha mempertahankan kekuasaan. Kini, Hasina masih bersembunyi di India. Sementara itu, partai lamanya, Awami League, dilarang mengikuti pemilu setelah Komisi Pemilihan negara itu menangguhkan pendaftarannya pada Mei lalu.
Di sisi lain, Tarique Rahman, Ketua Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan putra mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, kini secara luas dipandang sebagai kandidat perdana menteri terkuat. Ia memulai kampanyenya di kota Sylhet, bagian timur laut Bangladesh, pekan ini dan dijadwalkan mengunjungi beberapa distrik lain dalam beberapa hari ke depan. Puluhan ribu pendukung memadati kampanye di Sylhet, meneriakkan namanya. "Apakah kita punya pemimpin? Ya, kita punya," seru para loyalis BNP. Rahman sendiri baru kembali ke Bangladesh pada Desember lalu setelah 17 tahun mengasingkan diri. "Dia akan meneruskan warisan orang tuanya," ujar Harun Ur Rashid (40), kepada kantor berita AFP, merujuk pada Zia dan suaminya, mantan presiden Ziaur Rahman, yang dibunuh pada 1981. Selain itu, aliansi 10 partai yang dipimpin oleh partai Jamaat-e-Islami juga turut meramaikan kontestasi.