Pemerintahan sementara Venezuela akhirnya membuka lembaran baru yang mengejutkan. Presiden sementara Delcy Rodriguez telah resmi menandatangani Undang-Undang Amnesti. Langkah ini secara tak langsung mengakui keberadaan tahanan politik di penjara-penjara Venezuela, sebuah fakta yang selama bertahun-tahun selalu dibantah keras oleh pemerintah.
Undang-undang yang diteken Kamis lalu ini berpotensi membebaskan ratusan politikus, aktivis, hingga pengacara yang ditahan karena alasan politik. Kelompok hak asasi manusia Venezuela, Foro Penal, memperkirakan lebih dari 600 orang masih ditahan terkait politik, meski 448 orang sudah dibebaskan sejak 8 Januari.
Amnesti ini mencakup keterlibatan dalam protes politik dan 'tindakan kekerasan' yang terjadi selama kudeta singkat tahun 2002 serta demonstrasi atau pemilihan umum sejak 2004. Namun, ada pengecualian penting: mereka yang terlibat dalam 'pemberontakan militer' tahun 2019 tidak akan diampuni. Selain itu, UU ini juga tidak mengembalikan aset yang disita, mencabut larangan jabatan publik, atau membatalkan sanksi terhadap media.
Langkah ini menuai pro dan kontra. Politikus oposisi Nora Bracho menyebutnya sebagai 'langkah maju yang besar' untuk rekonsiliasi. Namun, tokoh oposisi lain seperti Pedro Urruchurtu, direktur hubungan internasional dari Maria Corina Machado, mengkritik keras. Baginya, UU ini 'tidak sah dan tidak legitim' bahkan merupakan 'jebakan untuk mengulur waktu dan kembali menjadikan korban mereka yang teraniaya'.
Keputusan amnesti ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik terbaru di Venezuela. Pasca penculikan Presiden Nicolas Maduro dan serangan militer AS pada 3 Januari di Caracas, Delcy Rodriguez yang didukung AS, terlihat melakukan beberapa konsesi penting. Ini termasuk membekukan pengiriman minyak ke Kuba dan mendukung UU yang membuka industri minyak negara untuk perusahaan asing. AS sendiri menyatakan akan mengontrol hasil penjualan minyak Venezuela sampai 'pemerintahan yang representatif' terbentuk. Pergeseran ini menunjukkan adanya tekanan eksternal dan manuver politik besar di balik keputusan amnesti yang kontroversial ini.