Pemerintah militer Burkina Faso menggebrak dengan keputusan mengejutkan: membubarkan semua partai politik di negara itu. Langkah ini, yang diumumkan oleh Dewan Menteri pada Kamis lalu, resmi mengakhiri keberadaan lebih dari 100 partai yang sebelumnya aktif, bahkan 15 di antaranya memiliki perwakilan di parlemen sebelum kudeta empat tahun lalu. Semua aset partai politik kini akan dialihkan ke negara.
Menteri Dalam Negeri Emile Zerbo menjelaskan, pembubaran ini adalah bagian dari upaya 'membangun kembali negara' setelah sistem multi-partai dinilai memicu perpecahan dan melemahkan kohesi sosial. Keputusan ini datang di tengah gempuran pemerintah terhadap suara-suara sumbang, sembari berjuang keras menghadapi pemberontakan yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIS.
Bagi masyarakat Burkina Faso, langkah ini jelas menjadi pukulan telak bagi demokrasi dan kebebasan bersuara. Tanpa wadah partai, ruang partisipasi politik warga sangat dibatasi, berpotensi memicu ketidakpuasan yang terpendam atau bahkan memperparah ketidakstabilan jangka panjang. Ini adalah pola yang makin terlihat di negara-negara Sahel yang kini dipimpin militer, di mana konsolidasi kekuasaan seringkali datang dengan mengorbankan ruang politik sipil.
Di bawah kepemimpinan Kapten Ibrahim Traore yang merebut kekuasaan pada September 2022, Burkina Faso juga telah memutus hubungan dengan bekas penjajahnya, Prancis, dan beralih mencari dukungan keamanan dari Rusia. Tak hanya itu, untuk membungkam perbedaan pendapat, pada 2024 pemerintah juga memerintahkan pemblokiran akses situs web media internasional seperti BBC dan Voice of America, serta Human Rights Watch. Bersama Mali dan Niger yang juga diperintah militer, Burkina Faso kini membentuk Aliansi Negara-negara Sahel (AES) untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan militer, menegaskan arah baru mereka yang menjauh dari pengaruh Barat.