Kabar perekrutan spinner Pakistan, Abrar Ahmed, oleh Sunrisers Leeds di turnamen kriket Hundred, Inggris, telah memanaskan suasana di India. Pasalnya, Sunrisers Leeds diketahui punya afiliasi kepemilikan dengan Sunrisers Hyderabad, tim raksasa di Liga Primer India (IPL). Momen ini jadi sorotan tajam karena sudah lebih dari satu dekade pemain Pakistan "diharamkan" bermain di IPL akibat ketegangan diplomatik yang mendalam antara kedua negara.
Legenda kriket India, Sunil Gavaskar, tak tinggal diam. Dalam kolomnya di surat kabar Mid-Day, ia mengecam keras keputusan tersebut. Menurut Gavaskar, uang 190.000 pound sterling (sekitar Rp 3,8 miliar) yang dibayarkan kepada Abrar Ahmed akan menjadi pajak bagi pemerintah Pakistan. Dan celakanya, pajak itu, kata Gavaskar, secara tidak langsung bisa digunakan untuk membeli senjata yang berpotensi melukai tentara dan warga sipil India. "Entitas India mana pun yang membayar pemain Pakistan, sama saja berkontribusi pada kerugian India," tegas Gavaskar.
Isu ini makin pelik mengingat hubungan India dan Pakistan yang selalu diwarnai konflik. Kedua negara bertetangga ini bahkan terlibat bentrok mematikan tahun lalu dan sudah lebih dari satu dekade tidak bermain seri bilateral, hanya bertemu di turnamen global atau regional. Kriket, yang menjadi olahraga paling populer di kedua negara, seringkali menjadi cerminan dari dinamika politik mereka.
Meskipun Dewan Kriket Inggris dan Wales (ECB) sebelumnya menyatakan bahwa seleksi pemain semata-mata berdasarkan performa, kasus Abrar Ahmed ini membuktikan bahwa batas antara olahraga dan politik masih sangat tipis, terutama jika menyangkut dua negara yang punya sejarah konflik panjang. Perekrutan ini tak hanya menimbulkan gejolak di media sosial, tapi juga kembali membuka luka lama tentang bagaimana nasionalisme bisa memengaruhi keputusan di dunia olahraga profesional, bahkan berpotensi memicu sentimen negatif di masyarakat. Gavaskar pun berharap ada pembatalan keputusan ini, demi "kebijaksanaan yang lebih baik."