Somalia kembali memasuki fase kritis dalam sejarahnya. Negosiasi antara pemerintah dan oposisi yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Inggris gagal total pada 15 Mei lalu. Kegagalan ini terjadi tepat di hari habisnya masa jabatan Presiden Hassan Sheikh Mohamud, membuat status hukum lembaga-lembaga federal kini berada di ujung tanduk.
Krisis politik ini bukan sekadar soal perpanjangan jabatan. Lebih dalam dari itu, Somalia kini terpecah menjadi dua kubu yang sama-sama mengklaim legitimasi konstitusi. Di satu sisi, pemerintah pimpinan Presiden Mohamud secara sepihak mengubah konstitusi dan mengesahkan undang-undang pemilu yang dinilai hanya menguntungkan dirinya sendiri. Di sisi lain, oposisi nasional bersama negara bagian Puntland dan Jubbaland menolak keras langkah itu dan tetap berpegang pada konstitusi tahun 2012.
Kekacauan ini diperparah oleh kondisi keamanan yang rapuh. Kelompok militan Al-Shabab masih menguasai sebagian besar wilayah dan jalur-jalur utama. Sementara itu, Somaliland terus mendorong kemerdekaannya, dan setidaknya tiga negara bagian federal sudah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Akibatnya, Somalia seperti berjalan tanpa peta jalan yang jelas di tengah badai.
Dampak bagi masyarakat sangat nyata. Di tengah krisis politik, warga Somalia masih harus bergulat dengan krisis kemanusiaan, ekonomi yang ringkih, dan korupsi yang merajalela. Tanpa kesepakatan politik yang jelas, negara ini berisiko mengalami fragmentasi lebih dalam, di mana setiap wilayah berjalan dengan aturannya sendiri. Ini bukan hanya ancaman bagi stabilitas Somalia, tapi juga bagi keamanan kawasan Afrika Timur.