Mantan Perdana Menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko, kini menjadi sorotan setelah Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) melayangkan tuduhan serius terhadapnya. Tymoshenko diduga terlibat dalam praktik penyuapan anggota parlemen dan skema pembelian suara yang terorganisir. Kabar ini pertama kali disampaikan oleh NABU melalui aplikasi Telegram pada hari Rabu, menyusul pengungkapan keterlibatan beberapa anggota parlemen lain dalam plot serupa bulan lalu.
Menurut NABU, ini bukan sekadar urusan suap sesaat, melainkan mekanisme kerja sama yang teratur, lengkap dengan pembayaran di muka, dan dirancang untuk jangka panjang. Sebuah sumber yang dekat dengan kasus ini membenarkan kepada Reuters bahwa Tymoshenko adalah subjek utama penyelidikan ini. Kantor Kejaksaan Anti-Korupsi Khusus (SAPO) juga mengonfirmasi bahwa tuduhan tersebut disampaikan setelah petugas SAPO dan NABU menggeledah kantor partai politik Tymoshenko, Batkivshchyna (Fatherland).
Yulia Tymoshenko sendiri bukan nama baru di kancah politik Ukraina. Ia sempat melambung dua dekade lalu sebagai pemimpin Revolusi Oranye pro-demokrasi dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Ukraina pada tahun 2005, serta periode kedua dari tahun 2007 hingga 2010. Menanggapi tuduhan ini, Tymoshenko telah membantah "semua tuduhan" melalui unggahan di Facebook, meskipun tidak secara spesifik membahas penyelidikan tersebut. Ia berjanji akan membersihkan namanya di pengadilan. Pengaruh politiknya memang disebut telah jauh berkurang dalam beberapa tahun terakhir, dengan partainya hanya menguasai sekitar dua lusin kursi dari total 450 kursi parlemen Ukraina.
Penyelidikan terhadap Tymoshenko ini memperluas cakupan kampanye anti-korupsi di Ukraina yang sedang gencar, bahkan telah menyeret menteri senior dan anggota parlemen dari oposisi. Memberantas korupsi memang menjadi syarat krusial bagi Ukraina untuk bisa bergabung dengan Uni Eropa, sebuah tujuan yang dianggap vital oleh Kyiv untuk masa depan pasca-perang. Sebelumnya, NABU dan jaksa anti-korupsi sempat mengejutkan publik pada November lalu dengan mengungkap dugaan skema suap senilai 100 juta dolar AS di sektor energi, yang melibatkan mantan rekan Presiden Volodymyr Zelenskyy.
Terkait kampanye ini, Presiden Zelenskyy sempat mengesahkan undang-undang pada Juli lalu yang berupaya mengekang independensi lembaga anti-korupsi di negaranya. Namun, setelah laporan NABU pada November dan menyusul berbulan-bulan protes luas terhadap RUU kontroversialnya, Zelenskyy mendesak kerja sama penuh dalam penyelidikan. Dalam pidato di televisi pada November tahun lalu, ia menegaskan bahwa setiap orang di Ukraina "yang terlibat dalam skema korupsi harus menerima respons hukum yang jelas. Harus ada vonis pidana."