Kemesraan politik antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali terjalin erat dalam kunjungan terbaru Modi ke Israel. Disambut hangat layaknya sahabat lama, kehadiran Modi tak hanya memperkuat jalinan kemitraan strategis, tapi juga menegaskan kedekatan ideologis yang makin mendalam antara kedua negara.
Momen ini bukanlah hal baru. Sejak kunjungan bersejarah Modi pada 2017—yang merupakan kali pertama seorang PM India menyambangi Israel—hubungan bilateral kedua negara telah bergeser secara signifikan. Kali ini, tanda-tanda aliansi ideologis semakin kentara, seperti terlihat dari pilihan warna pakaian istri Netanyahu yang senada dengan warna Hindutva, ideologi yang dianut partai Modi. Netanyahu sendiri tak ragu menyebut ini sebagai “persahabatan sejati” antar pemimpin dan bangsa.
Ternyata, kemesraan ini bukan sekadar urusan kesepakatan dagang atau militer. Di baliknya, tersimpan keyakinan bersama bahwa mereka adalah benteng pertahanan dalam “perjuangan peradaban melawan Islam dan Islamisme”. Israel disebut sebagai ‘surga’ bagi semua Yahudi, sementara India diklaim melindungi semua umat Hindu. Namun, pertanyaannya, benarkah janji keamanan itu berlaku untuk semua?
Faktanya, gambaran tersebut jauh dari kenyataan. Di Israel, contohnya, genosida di Gaza, kekerasan pemukim, serta aneksasi Tepi Barat menjadi pengingat pahit bahwa warga Palestina tidak bisa berharap merasa aman di tanah sendiri. Bahkan, sekitar 19 persen warga Palestina yang berstatus warga negara Israel menghadapi diskriminasi institusional dan sering disebut sebagai “warga kelas dua”, seperti yang diungkap Amnesty International. Tak hanya itu, ironisnya, bahkan sebagian warga Yahudi, seperti Yahudi Mizrahi yang berakar dari Timur Tengah, juga menghadapi diskriminasi rasial yang dilembagakan.
Aliansi Modi dan Netanyahu, yang sama-sama figur populis-nasionalis, memang berpotensi menciptakan dinamika geopolitik baru di Asia dan Timur Tengah. Namun, di tengah klaim ‘negara aman’ berdasarkan identitas agama, muncul kontradiksi tajam yang perlu digarisbawahi: bahwa keamanan sejati dan hak asasi manusia seringkali terabaikan, terutama bagi kelompok minoritas atau mereka yang dianggap berbeda. Ini menunjukkan bahwa di balik janji manis persahabatan antar negara, masih ada pekerjaan rumah besar terkait inklusivitas dan perlindungan bagi seluruh warga.