Sebuah laporan investigasi terbaru dari Amnesty International mengguncang publik, menuding Amerika Serikat berada di balik serangan rudal mematikan yang menghantam sebuah sekolah dasar di Minab, Iran selatan. Insiden pada 28 Februari itu merenggut nyawa sedikitnya 170 orang, di mana sebagian besar di antaranya adalah anak-anak tak berdosa. Organisasi hak asasi manusia ini mendesak akuntabilitas penuh atas tragedi kemanusiaan tersebut.
Amnesty International pada Senin kemarin menyebutkan bahwa rudal Tomahawk buatan AS kemungkinan besar menjadi senjata yang digunakan dalam serangan itu. Mereka menegaskan, rudal presisi ini secara eksklusif hanya digunakan oleh pasukan Amerika dalam konflik tersebut. Berdasarkan citra satelit, rekaman video, serta wawancara dengan para ahli, investigasi Amnesty mengungkap bahwa gedung sekolah itu "dihantam langsung" bersamaan dengan beberapa struktur lain di kompleks Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang berdekatan.
"Ini jelas menunjukkan kegagalan pasukan AS dalam mengambil tindakan pencegahan yang layak untuk menghindari kerugian sipil, sebuah pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional," tegas organisasi tersebut. Amnesty juga menyuarakan kekhawatiran bahwa pasukan AS mungkin mengandalkan informasi intelijen usang, gagal memverifikasi apakah target yang dimaksud benar-benar merupakan sasaran militer, mengingat gedung sekolah itu dulunya bagian dari kompleks IRGC.
Insiden Minab ini menjadi bukti kuat yang disorot para pegiat hak asasi manusia sebagai potensi kejahatan perang yang dilakukan AS dan Israel dalam "perang mereka melawan Iran," yang menurut para ahli hukum dilancarkan akhir bulan lalu secara melanggar hukum internasional. Meskipun Washington mengklaim sedang menyelidiki kejadian ini, desakan untuk penyelidikan menyeluruh dan akuntabilitas datang dari berbagai pihak, termasuk ahli PBB yang menggambarkan serangan itu sebagai "serangan berat terhadap anak-anak," serta anggota parlemen Demokrat AS yang menuntut jawaban jelas dari administrasi Presiden Donald Trump.
Kekhawatiran publik semakin memuncak menyusul pernyataan pejabat tinggi AS. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, awal bulan ini, sempat mengisyaratkan bahwa Washington tidak akan terikat oleh oleh "aturan keterlibatan bodoh" dalam operasi militer mereka melawan Iran. "Amerika, terlepas dari apa yang disebut institusi internasional, tengah melancarkan kampanye kekuatan udara paling mematikan dan presisi dalam sejarah," ujar Hegseth pada 2 Maret. "Tanpa aturan keterlibatan bodoh, tanpa perangkap pembangunan negara, tanpa latihan pembangunan demokrasi, tanpa perang yang mengutamakan politikus. Kami bertarung untuk menang, dan kami tidak membuang waktu atau nyawa." Pernyataan ini memperkeruh suasana dan memicu alarm tentang potensi pengabaian hukum internasional di tengah konflik.
Amnesty International dalam pernyataannya kembali menegaskan pentingnya akuntabilitas. Mereka menyerukan agar individu-individu yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan serangan mematikan di Minab itu harus dimintai pertanggungjawaban.