Dunia dikejutkan dengan guncangan geopolitik dahsyat pada 28 Februari 2026. Amerika Serikat dan Israel secara terang-terangan meluncurkan 'Operation Epic Fury', menghujani Iran dengan rudal dan bom dalam sebuah serangan yang melanggar hukum internasional dan Piagam PBB.
Akibatnya fatal, beberapa pejabat tinggi Iran termasuk Pemimpin Agung Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Namun, upaya AS dan Israel untuk menggulingkan rezim Iran tak berhasil sepenuhnya; pemerintah Iran, meski babak belur, berhasil bertahan.
Tak tinggal diam, Iran membalas dengan serangan drone dan rudal ke instalasi militer serta misi diplomatik AS di Timur Tengah, juga ke Israel. Sayangnya, balasan Iran tak mampu membendung serangan lanjutan dari kekuatan militer superior AS. Situasi kian memburuk, dengan serangan AS yang semakin intensif, puncaknya pada 10 Maret, membuat stok rudal Iran menipis drastis.
Dalam kondisi terjepit, Iran pun menoleh kepada Tiongkok, sekutu strategisnya yang digadang-gadang mampu menandingi AS, apalagi setelah Rusia disibukkan dengan perangnya sendiri. Namun, respons Beijing jauh dari harapan. Dua hari setelah serangan, Tiongkok justru bersikap seolah tak terjadi apa-apa, seakan serangan ke salah satu mitra strategis komprehensifnya itu hanyalah angin lalu.
Setelah didesak, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok akhirnya mengecam, meski tanpa secara gamblang menyebut AS atau Israel sebagai agresor. Menteri Luar Negeri Wang Yi memang bersuara lantang soal 'hukum rimba' yang kembali berkuasa, namun dukungannya tak lebih dari retorika. Tiongkok memilih untuk melakukan tur diplomatik di kawasan Timur Tengah guna mencegah konflik meluas, namun menolak intervensi militer langsung atau mengirim bantuan berarti ke Iran. Sikap ini jelas menunjukkan prioritas Beijing pada kepentingannya sendiri, bahkan jika harus mengorbankan sekutu dekatnya.
Respons datar Tiongkok ini mengirim pesan penting ke panggung global: aliansi strategis pun bisa jadi 'tak berlaku' saat kepentingan inti sebuah negara terancam. Lebih lanjut, ketika Iran mencoba memprovokasi intervensi internasional dengan menutup Selat Hormuz — jalur vital perdagangan minyak dunia — dampaknya akan meluas. Penutupan selat ini berpotensi memicu krisis energi global, melambungkan harga minyak, dan mengganggu rantai pasok dunia, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat internasional secara luas. Konflik ini tak hanya merubah peta kekuatan Timur Tengah, tapi juga memaksa banyak negara untuk meninjau ulang bagaimana mereka melihat jaminan keamanan dari sekutu-sekutu besar.