Gedung Putih kembali memicu perdebatan panas. Kali ini, mantan Presiden AS Donald Trump dikabarkan punya ide agar negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah menanggung beban biaya perang Amerika Serikat melawan Iran yang kini membengkak hingga puluhan bahkan ratusan miliar dolar. Sebuah gagasan yang mengulang sejarah Perang Teluk 1990, namun dengan konteks yang jauh berbeda.
Juru bicara Trump, Karoline Leavitt, menyebut ide pembebanan biaya ini terinspirasi dari Perang Teluk 1990. Kala itu, koalisi global yang dipimpin AS berhasil mengumpulkan $54 miliar (setara $134 miliar hari ini) dari negara-negara sekutu, termasuk Arab, Jerman, dan Jepang, untuk membiayai operasi militer melawan invasi Irak ke Kuwait. Namun, berbeda dengan situasi kala itu, perang AS dan Israel melawan Iran kali ini berlangsung secara unilateral, tanpa melibatkan dukungan penuh dari sekutu regional maupun global.
Biaya perang sendiri dilaporkan membengkak drastis. Dalam enam hari pertama, konflik ini sudah menghabiskan $11,3 miliar, dan mencapai $16,5 miliar di hari ke-12. Kini, di hari ke-31, angkanya diperkirakan jauh lebih tinggi, bahkan Gedung Putih berupaya menggalang dana tambahan $200 miliar dari Kongres AS. Selain ide membebankan biaya ke negara Arab, komentator konservatif Sean Hannity, yang dekat dengan Trump, juga mengusulkan agar Iran membayar seluruh biaya operasi militer AS dengan pasokan minyak sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Ironisnya, Iran sendiri menuntut kompensasi dari AS atas kerugian perang yang mereka alami.
Konflik ini tak hanya menguras kas negara. Dampak perang juga merembet ke sektor energi global, terutama setelah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi pengiriman minyak dunia. Akibatnya, harga bensin di AS melonjak lebih dari $1 per galon dibanding sebelum perang, memukul daya beli masyarakat. Meski demikian, pemerintah AS tetap berargumen bahwa kerugian ini sepadan dengan keuntungan melemahnya Iran.
Gagasan Trump untuk membebankan biaya perang kepada negara lain ini tentu bukan tanpa tantangan. Selain besaran dana yang fantastis, langkah ini bisa memperkeruh hubungan diplomatik di kawasan. Meminta negara lain mendanai konflik yang sebagian besar dilakukan secara sepihak oleh AS dan Israel dapat dilihat sebagai bentuk intervensi berlebihan atau bahkan pelanggaran kedaulatan, berpotensi memicu resistensi dan memperdalam ketidakstabilan di Timur Tengah.