Operasi militer Amerika Serikat yang gencar memberantas kapal-kapal terduga pengedar narkoba di Pasifik dan Laut Karibia kembali menelan korban. Sedikitnya 11 orang tewas dalam tiga serangan terbaru yang dilancarkan Komando Selatan AS (SOUTHCOM). Namun, kampanye yang digagas Presiden Donald Trump ini menuai kritik tajam, sebab sudah menewaskan setidaknya 145 orang sejak September lalu dan dianggap sebagai pembunuhan di luar hukum oleh banyak pihak.
SOUTHCOM mengumumkan dua serangan terjadi di Pasifik Timur dan satu di Laut Karibia pada Senin malam. Mereka mengklaim 11 "narco-teroris" pria tewas, dengan rincian 4 orang di kapal pertama, 4 di kapal kedua, dan 3 di kapal ketiga. Kampanye bertajuk 'Operation Southern Spear' ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintahan Trump untuk membendung aliran narkoba ke AS, yang dimulai sejak 2 September. Totalnya, sudah ada 42 serangan yang menyebabkan sedikitnya 145 kematian.
Namun, kampanye ini diselimuti kontroversi serius. Para ahli hukum mengecamnya sebagai serangkaian pembunuhan di luar hukum, lantaran identitas korban tidak pernah diungkap secara resmi dan tak ada bukti yang mendukung klaim mereka terkait narkoba. Justru, keluarga-keluarga dari Kolombia serta Trinidad dan Tobago mulai angkat bicara, mengklaim korban adalah kerabat mereka—bahkan ada yang menyebut mereka nelayan atau pekerja sementara. Sejumlah keluarga bahkan menempuh jalur hukum, mengajukan gugatan dan petisi hak asasi manusia.
Pemerintahan Trump berdalih bahwa mereka berada dalam kondisi konflik bersenjata dengan kelompok pengedar narkoba, bahkan melabeli beberapa di antaranya sebagai organisasi teroris asing. Klaim ini dibantah keras oleh pakar hukum internasional, yang menegaskan tidak ada konflik bersenjata dan menyebut tindakan AS sebagai penggunaan kekuatan militer mematikan terhadap aktivitas kriminal. PBB pun turut menyerukan AS untuk menghentikan serangan, mengingatkan adanya potensi pelanggaran Piagam PBB, karena individu di kapal-kapal tersebut tidak menunjukkan ancaman nyata yang bisa membenarkan penggunaan kekuatan mematikan.
Meskipun dihujani kritik dan sorotan terkait legalitasnya, pemerintahan Trump tetap bergeming dan terus melanjutkan kampanye pengeboman ini.