Kandidat sayap kanan, Laura Fernandez, dari Partai Kedaulatan Rakyat (PPSO) berhasil meraih keunggulan telak dalam perhitungan awal pemilihan presiden Kosta Rika. Data terbaru menunjukkan Fernandez memimpin dengan 53,01 persen suara setelah 31 persen tempat pemungutan suara (TPS) selesai dihitung pada Minggu malam.
Perolehan ini menempatkannya di atas pesaing utama, Alvaro Ramos dari Partai Pembebasan Nasional (kiri-tengah), yang berada di posisi kedua dengan 30,05 persen suara. Untuk memenangkan pemilihan secara langsung tanpa harus melalui putaran kedua pada 5 April, seorang kandidat harus mengamankan setidaknya 40 persen suara.
Wanita berusia 39 tahun ini adalah penerus yang dipilih langsung oleh Presiden petahana Rodrigo Chaves. Selama kampanye, Fernandez secara konsisten menekankan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan keamanan yang keras, persis seperti yang telah diterapkan oleh Chaves. Janji ini resonansi kuat di tengah masyarakat Kosta Rika yang kini menghadapi lonjakan angka kejahatan, sebuah situasi yang ironis mengingat negara Amerika Tengah ini secara historis dikenal sebagai salah satu yang paling damai di kawasannya.
Isu kriminalitas memang menjadi faktor penentu utama bagi banyak pemilih. Meski ada kritik terhadap pemerintahan Chaves yang dianggap gagal menekan angka kejahatan, tak sedikit pula yang meyakini bahwa pendekatan konfrontatif sang presiden adalah satu-satunya cara efektif untuk mengatasi gelombang kekerasan yang merebak. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kepresidenan, Fernandez pernah menempati posisi Menteri Perencanaan Nasional dan Kebijakan Ekonomi di bawah Chaves.
Selain presiden, warga Kosta Rika juga memilih 57 anggota Majelis Nasional. Partai Chaves diperkirakan akan menambah kursi, namun kemungkinan besar tidak akan mencapai supermayoritas yang sangat diharapkan, yang diperlukan untuk bisa memilih hakim Mahkamah Agung misalnya. Dari dua puluh kandidat yang bertarung memperebutkan kursi presiden, hanya Fernandez dan Ramos yang berhasil melampaui angka 5 persen dalam hasil awal ini.
Jika kemenangan Fernandez terkonfirmasi, Kosta Rika diprediksi akan menyaksikan kelanjutan dan bahkan mungkin intensifikasi kebijakan keamanan yang lebih tegas. Ini bisa berarti pengetatan hukum, peningkatan kehadiran aparat keamanan, atau strategi yang lebih agresif untuk menumpas geng kriminal. Namun, tanpa dukungan supermayoritas di parlemen, agenda legislasi Fernandez—terutama yang terkait reformasi hukum atau pemilihan hakim—mungkin akan menghadapi hambatan, menuntut kemampuan negosiasi politik yang lebih tinggi dari pemerintahannya. Pemilu ini jelas menandai pergeseran prioritas masyarakat Kosta Rika yang kini lebih memfokuskan perhatian pada keamanan dan ketertiban.