Ketegangan di Timur Tengah kian memuncak setelah Israel secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya di wilayah selatan Lebanon. Langkah ini, yang disebut Israel sebagai upaya memperluas 'zona penyangga' untuk menghadapi ancaman rudal dari kelompok Hizbullah, telah memicu kecaman keras dari Lebanon dan komunitas internasional.
Militer Israel, melalui pengumumannya, memastikan Divisi 162 kini turut beroperasi di Lebanon selatan. Penambahan pasukan ini melengkapi dua divisi lain yang sudah ditempatkan di wilayah tersebut, semakin memperdalam penetrasi Israel ke teritori Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya telah menyatakan rencana militer untuk menciptakan 'zona penyangga yang lebih besar' di selatan Lebanon demi mendorong mundur ancaman rudal Hizbullah.
Eskalasi konflik ini dimulai sejak awal Maret, menyusul tembakan roket Hizbullah ke wilayah Israel. Serangan Hizbullah ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional yang dikaitkan dengan konflik AS-Israel terhadap Iran. Sejak saat itu, militer Israel melancarkan serangan udara dan darat secara intensif ke seluruh Lebanon, disertai perintah pengungsian massal bagi warga di Lebanon selatan dan beberapa daerah pinggiran Beirut.
Dampak kemanusiaan akibat operasi militer ini sangat memprihatinkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, lebih dari 1,2 juta orang telah terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak awal Maret. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan, sedikitnya 1.116 jiwa melayang dan 3.229 lainnya terluka akibat serangan Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, bahkan menegaskan bahwa warga Lebanon selatan tidak akan diizinkan kembali ke rumah mereka sampai keamanan di Israel utara benar-benar terjamin.
Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menyampaikan peringatan keras. Ia menyebut tindakan dan pernyataan Israel sebagai 'masalah yang sangat serius, mengancam kedaulatan Lebanon,' serta jelas-jelas melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Pemerintah Lebanon pun berencana mengajukan pengaduan resmi ke Dewan Keamanan PBB, mendesak badan dunia itu 'memenuhi tanggung jawabnya untuk mengakhiri pelanggaran ini'.
Kekhawatiran global terhadap eskalasi ini juga menguat. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Kanada telah menyerukan de-eskalasi, memperingatkan bahwa perluasan ofensif darat Israel akan 'memiliki konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan' dan 'harus dihindari'. Senada, Amnesty International menyoroti penghancuran jembatan dan rumah di Lebanon selatan, mengaitkannya dengan 'catatan kejahatan kekejaman' Israel di Jalur Gaza, tempat konflik genosida terhadap warga Palestina berlangsung sejak Oktober 2023. Situasi ini menambah daftar panjang krisis kemanusiaan di Timur Tengah dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas, menyeret lebih banyak pihak ke dalam jurang ketidakpastian.