Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) terancam kehabisan dana minggu depan. Ini terjadi setelah kebuntuan sengit di Kongres, di mana Partai Demokrat menuntut reformasi besar pada kebijakan penegakan imigrasi sebagai syarat pencairan anggaran. Batas waktu untuk meloloskan undang-undang pendanaan DHS adalah 13 Februari.
Para pemimpin Demokrat menegaskan, reformasi diperlukan menyusul dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh agen imigrasi, terutama dalam operasi Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan Customs and Border Protection (CBP). Mereka menyoroti insiden mematikan seperti penembakan dua warga AS di Minneapolis bulan lalu yang viral, serta rekaman agen bertopeng yang menggunakan gas kimia dan kekerasan terhadap warga sipil.
Untuk melindungi hak-hak sipil, Demokrat mengajukan 10 tuntutan. Beberapa di antaranya meliputi larangan agen imigrasi mengenakan topeng, kewajiban menampilkan nomor identifikasi, pemasangan kamera tubuh untuk akuntabilitas, pembakuan kebijakan penggunaan kekuatan, pelarangan masuk rumah tanpa surat perintah pengadilan, dan penghapusan profil rasial dalam penangkapan imigrasi.
Namun, pemimpin Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, menolak mentah-mentah tuntutan tersebut. Mereka menyebutnya 'tidak realistis dan tidak serius' serta menegaskan bahwa ini bukan 'cek kosong' bagi Demokrat. John Thune bahkan menyatakan kedua partai belum mendekati kesepakatan apa pun.
Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer menyatakan terkejut dengan penolakan itu, menegaskan bahwa tuntutan Demokrat adalah tentang hak-hak dasar dan keselamatan warga. Ia mendesak Republik untuk menjelaskan mengapa tuntutan tersebut dianggap tidak masuk akal.
Jika Kongres gagal mencapai kesepakatan, program-program DHS bisa terhenti sementara. Dampaknya tidak hanya pada operasi imigrasi, tapi juga layanan vital lainnya seperti yang diberikan oleh Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) yang mengelola respons bencana, serta Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) yang bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan di bandara. Krisis ini menunjukkan dalamnya perpecahan politik di Washington, di mana anggaran pemerintah seringkali menjadi alat tawar-menawar untuk isu kebijakan, berpotensi membahayakan keamanan nasional dan pelayanan publik esensial.