Situasi kemanusiaan di Jalur Gaza terancam makin parah! Dokter-dokter internasional kini terpaksa angkat kaki dari wilayah konflik tersebut menyusul desakan kontroversial dari Pemerintah Israel. Puluhan lembaga kemanusiaan, termasuk Doctors Without Borders, kini menggugat kebijakan ini ke Mahkamah Agung.
Pemerintah Israel mewajibkan 37 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi di Gaza untuk menyerahkan data detail staf Palestina mereka. Jika tidak dipenuhi, larangan beroperasi akan diberlakukan. Kebijakan ini langsung memicu gelombang protes dan kekhawatiran serius dari 17 kelompok bantuan yang mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel.
Para agensi kemanusiaan, seperti Doctors Without Borders (MSF), secara terang-terangan memperingatkan bahwa langkah Israel ini bisa memicu keruntuhan total layanan kemanusiaan. Padahal, Gaza sudah menghadapi krisis parah akibat perang, dengan infrastruktur hancur, kelaparan meluas, dan fasilitas medis yang ambang batas. Kebijakan baru ini dinilai akan memperburuk penderitaan warga sipil yang sangat bergantung pada bantuan internasional.
Meski Israel berdalih langkah ini demi alasan keamanan, banyak pihak melihatnya sebagai penghalang akses bantuan vital. Kepergian para dokter dan pekerja kemanusiaan internasional berisiko meninggalkan kekosongan besar dalam penyediaan layanan kesehatan dan bantuan esensial lainnya, di tengah kebutuhan yang kian mendesak di Gaza.