Jakarta, Senin, 30 Juni 2025 – Perusahaan kecerdasan buatan (AI) terkemuka, Anthropic, mendapat tekanan dari pemerintah Amerika Serikat. Mereka dipaksa memblokir akses ke model AI terbaru mereka, Fable 5 dan Mythos 5, untuk seluruh warga negara asing. Langkah ini diambil demi alasan keamanan nasional.
Dalam pernyataan resmi, Anthropic mengaku menerima perintah mendadak pada Jumat malam waktu setempat. Perintah itu tidak disertai penjelasan detail mengenai ancaman spesifik yang dimaksud. Akibatnya, perusahaan harus memutus akses secara instan, termasuk bagi warga asing yang bekerja di kantor Anthropic sendiri.
Model AI Mythos 5 memiliki kemampuan luar biasa dalam mendeteksi celah keamanan perangkat lunak, bahkan celah yang sudah puluhan tahun tidak ditemukan. Kemampuan ini sebelumnya digunakan oleh otoritas AS untuk menambal lubang keamanan sistem. Namun, kekhawatiran besar muncul jika teknologi ini jatuh ke tangan yang salah dan disalahgunakan sebagai senjata siber berbahaya.
Sementara itu, Fable 5 yang baru dirilis pekan ini merupakan versi publik dari teknologi Mythos, namun dengan fitur keamanan siber dan bioteknologi yang sengaja diblokir. Versi penuh Mythos 5 hanya akan digunakan oleh lembaga pemerintah dan mitra korporat terpilih.
Anthropic menegaskan ketidaksetujuan mereka atas langkah pemblokiran ini. Mereka berargumen, kemampuan yang dimiliki model AI mereka sebenarnya juga dimiliki oleh model dari kompetitor, seperti GPT-5.5 milik OpenAI. Perusahaan juga mengingatkan bahwa perangkat lunak yang digunakan oleh ratusan juta pengguna seharusnya tidak diblokir tanpa alasan yang jelas.
Analisis Dampak: Langkah AS ini menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan kolaborasi teknologi global. Para ahli memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini justru bisa memicu perang teknologi dan memperlambat inovasi. Di sisi lain, ini juga jadi alarm bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk segera membangun kemandirian di bidang AI. Ketergantungan pada teknologi asing yang sewaktu-waktu bisa diblokir menjadi risiko nyata. Keputusan ini juga memicu perdebatan sengit antara keamanan nasional versus keterbukaan inovasi di dunia digital.