Situasi internal Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tengah memanas. Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, dinyatakan bersih dari dugaan pelanggaran seksual dan penyalahgunaan jabatan berdasarkan laporan rahasia dari panel ahli hukum. Ini adalah hasil dari penyelidikan PBB yang mendalam. Namun, kini nasib kredibilitas ICC dipertaruhkan, sebab sebagian anggota Biro Majelis Negara Pihak (ASP) berupaya keras mengesampingkan temuan para ahli tersebut.
Laporan yang diterima oleh Biro ASP pekan lalu secara bulat menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang bisa dibuktikan terhadap Jaksa Khan. Para ahli hukum ini ditugaskan khusus untuk meninjau fakta-fakta yang ditemukan oleh penyelidik PBB. Mereka tidak menemukan bukti yang menguatkan tuduhan terhadap Khan, sehingga secara legal, ia tidak melakukan pelanggaran.
Namun, desakan dari minoritas anggota Biro untuk mengabaikan laporan ahli ini menjadi sorotan serius. Jika Biro – yang terdiri dari 21 negara anggota ICC – memutuskan untuk menolak kesimpulan para pakar, langkah ini dinilai sangat berbahaya. Bukan cuma akan merusak kualitas keputusan-keputusan selanjutnya dalam kasus Khan, tetapi juga berpotensi mencederai integritas kerangka tata kelola ICC secara keseluruhan.
Para pengamat khawatir, tindakan semacam itu bakal menimbulkan pertanyaan besar soal komitmen negara-negara anggota ICC terhadap prinsip supremasi hukum dalam mengelola lembaga keadilan internasional ini. Di tengah perannya yang krusial dalam mengadili kejahatan perang dan genosida di seluruh dunia, kasus internal ini menjadi ujian penting bagi independensi dan kredibilitas ICC di mata masyarakat internasional. Apalagi, masyarakat menuntut adanya toleransi nol terhadap segala bentuk pelecehan di lingkungan kerja, terutama di lembaga sekelas ICC yang mengusung keadilan global.