Pola kapitalisme global yang dikomandoi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump diklaim tengah mengalami pergeseran radikal. Bukan lagi sekadar transisi, tapi sebuah "ruptur" atau keretakan besar yang berpotensi mengganti tatanan hukum internasional dengan dominasi kekuasaan semata. Begitu inti pandangan sejumlah pihak, termasuk direktur Global Justice Now di Inggris dan ekonom terkemuka Mark Carney.
Ketika Trump hadir di Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos, pesannya jelas: dia ingin menunjukkan siapa penguasa baru. Menteri Perdagangannya bahkan secara gamblang menyatakan, "Bersama Presiden Trump, kapitalisme punya sheriff baru di kota." Ancaman terhadap Greenland, "invasi" ekonomi ke Venezuela, dan perang tarif yang dilancarkan menunjukkan pola baru kapitalisme: bukan lagi berdasar aturan pasar bebas, melainkan dominasi paksaan negara dan persaingan geopolitik.
Carney, yang menyebut ini sebagai "ruptur," menekankan bahwa meski tatanan berbasis aturan internasional penuh kemunafikan, setidaknya itu memberikan stabilitas. Kini, 'kesepakatan' itu tak lagi berfungsi.
Model kapitalisme neoliberal yang dianut selama puluhan tahun, meski disebut pasar bebas, nyatanya menciptakan monopoli, ketidaksetaraan ekstrem, kerusakan lingkungan, dan melemahnya demokrasi. Sejarah mencatat, di akhir abad ke-19, ekonomi "pasar bebas" global juga memicu kesenjangan luar biasa, dikuasai segelintir konglomerat. Situasi ini, seiring ekspansi pasar, berujung pada perang dan bahkan kebangkitan fasisme – sebuah sistem di mana kekuatan negara menyatu dengan monopoli korporasi demi proyek nasionalis agresif, menekan demokrasi untuk keuntungan korporasi.
Tindakan Trump, seperti penggunaan perang ekonomi atau militer untuk mencapai tujuan, serta dukungan negara yang masif untuk memperkaya korporasi raksasa melalui subsidi dan perlindungan, mengkhawatirkan karena disebut-sebut memiliki kemiripan dengan pola-pola otoriter di masa lalu. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi biasa, tapi pergeseran mendasar yang bisa membawa dampak luas pada stabilitas global, keadilan sosial, dan masa depan demokrasi.