Rencana pembukaan kembali sebagian perlintasan perbatasan Rafah di Gaza yang semula dijadwalkan Minggu ini justru memicu ketegangan serius antara Mesir dan Israel. Pusat perselisihan panas ini adalah penentuan jumlah dan mekanisme keluar masuknya warga Palestina.
Israel, melalui perundingnya, dilaporkan mengajukan syarat kontroversial: jumlah warga Palestina yang meninggalkan Gaza menuju Mesir harus lebih besar daripada yang diizinkan masuk. Usulan 'arus satu arah' ini ditolak mentah-mentah oleh Mesir. Kairo khawatir langkah Tel Aviv ini adalah upaya terencana untuk mendorong emigrasi dan secara permanen mengurangi populasi Gaza yang sudah terkepung.
Padahal, banyak warga Palestina sangat membutuhkan akses ke luar Gaza. Mereka mencari perawatan medis darurat – sebuah kebutuhan krusial mengingat sistem kesehatan di Gaza luluh lantak akibat perang genosida yang berlangsung lebih dari dua tahun. Sebagian lain ingin bertemu kembali dengan keluarga atau melanjutkan pendidikan yang tertunda akibat konflik berkepanjangan.
Mekanisme penyeberangan yang diusulkan Israel juga menuai kritik tajam. Menurut laporan media dan sumber keamanan, meskipun semua pelintas harus disaring oleh dinas keamanan Shin Bet 24 jam sebelumnya, prosesnya sangat tidak seimbang. Keluar dari Gaza disebut relatif lebih mudah dengan pemantauan jarak jauh. Namun, masuk kembali ke Gaza justru akan menjadi 'cobaan fisik yang memalukan' di pos militer Israel.
Para pengamat internasional dan regional mengkhawatirkan disparitas struktural ini. Mantan Kepala Departemen Urusan Moral Angkatan Darat Mesir, Mayor Jenderal Samir Farag, menilai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencoba mengakali Perjanjian Pergerakan dan Akses tahun 2005. Ia menyebut rencana ini sebagai 'agenda pemindahan paksa' yang ditolak keras oleh Mesir.
Ibrahim Al-Madhoun, Direktur Palestinian Institution for Media, bahkan menyebut skema ini sebagai 'Rafah 2', bukan perlintasan perbatasan biasa, melainkan 'platform penyortiran' yang dikelola dengan mentalitas pemindahan paksa. Dengan demikian, Israel secara sistematis mendorong warga pergi namun mempersulit atau melarang mereka kembali. Jika kebijakan ini diterapkan, akan memperparah krisis kemanusiaan dan demografi di Gaza, menjebak lebih banyak warga dalam ketidakpastian tanpa harapan akan masa depan yang layak di tanah mereka sendiri.