Lembaga PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) tengah dihadapkan pada kenyataan pahit: krisis finansial akut yang memaksa mereka mengambil langkah-langkah drastis. Ratusan staf terpaksa diberhentikan, dan pemotongan gaji diberlakukan di Gaza, menambah derita di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk.
Sebagai informasi, UNRWA baru-baru ini mengumumkan kebijakan penghematan brutal, meliputi pemecatan sekitar 600 karyawan dan pemotongan gaji 20 persen bagi staf lokal di Gaza. Tak hanya itu, jam kerja pun dikurangi. Langkah berat ini diambil setelah UNRWA mengumumkan defisit anggaran sebesar $220 juta untuk tahun 2026, yang mengancam kemampuan mereka untuk menjalankan operasional inti serta program-program kemanusiaan esensial.
Bayangkan saja, seorang guru veteran seperti Maryam Shaaban (nama samaran), yang sudah 18 tahun mengabdi di sekolah UNRWA, harus pingsan saat mendengar namanya masuk daftar PHK. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerita nyata para pekerja kemanusiaan yang juga menjadi korban konflik. Shaaban sendiri bahkan harus kehilangan anak dan anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menimpa rumah pengungsiannya di Nuseirat pada Desember 2023.
Krisis finansial UNRWA ini tidak muncul begitu saja. Sejak awal tahun 2024, sejumlah negara donor besar seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Swedia menangguhkan dananya menyusul tuduhan Israel bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023. Meskipun investigasi masih berjalan dan beberapa negara telah melanjutkan bantuannya, kerusakan finansial sudah terlanjur parah dan defisit masih menganga.
Di sisi lain, tekanan terhadap UNRWA dari Israel juga terus meningkat. Israel berulang kali menuduh UNRWA bekerja sama dengan kelompok bersenjata Palestina tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Bahkan, parlemen Israel (Knesset) pada tahun 2025 meloloskan undang-undang yang secara efektif melarang operasional UNRWA di wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari kedaulatan Israel, termasuk Yerusalem Timur. UNRWA dengan tegas menolak tuduhan dan undang-undang tersebut, menyebutnya ilegal dan menempatkan mereka dalam konfrontasi langsung dengan otoritas Israel.
Situasi ini kian miris mengingat lebih dari 380 staf UNRWA di Gaza telah tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. Belum lagi, kantor pusat UNRWA di Yerusalem Timur belum lama ini dirusak oleh buldoser Israel, bahkan disaksikan oleh sejumlah anggota parlemen dan pemerintah sayap kanan Israel.
Dampak Luas Bagi Masyarakat Gaza:
Pemotongan staf, gaji, serta hambatan operasional UNRWA ini memiliki dampak besar bagi jutaan pengungsi Palestina yang sangat bergantung pada bantuan lembaga ini. UNRWA adalah tulang punggung penyedia layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan di Gaza. Dengan kapasitas UNRWA yang lumpuh, krisis kemanusiaan di Gaza, yang sudah berada di titik terparah akibat konflik berkepanjangan, dipastikan akan semakin memburuk. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, fasilitas kesehatan kolaps, dan ancaman kelaparan mengintai lebih banyak jiwa. Ini adalah pukulan telak bagi mereka yang paling rentan.