Mahkamah Agung Panama baru-baru ini bikin geger jagat maritim internasional. Pasalnya, mereka memutuskan untuk membatalkan kontrak krusial yang selama ini memungkinkan perusahaan asal Hong Kong, CK Hutchison, melalui anak perusahaannya Panama Ports Company (PPC), mengoperasikan dua pelabuhan strategis di Kanal Panama: Balboa di sisi Pasifik dan Cristobal di sisi Atlantik. Keputusan yang diumumkan pada Kamis malam lalu ini bukan sekadar masalah hukum biasa, melainkan sebuah simpul dari intrik geopolitik yang lebih besar.
Pembatalan kontrak yang sudah berjalan sejak era 90-an dan diperbarui otomatis pada 2021 untuk 25 tahun ke depan ini didasari pada temuan bahwa undang-undang dan akta yang menjadi payung kontrak konsesi tersebut melanggar konstitusi negara Panama. Tak hanya itu, gugatan yang diajukan tahun lalu juga menyebutkan adanya dugaan PPC tidak membayar pajak dengan benar. Hasil audit bahkan menguak adanya kesalahan akuntansi dan berbagai penyimpangan lain yang ditaksir telah merugikan Panama sekitar 300 juta dolar AS sejak perpanjangan kontrak, bahkan mencapai 1,2 miliar dolar AS sepanjang durasi kontrak aslinya.
Keputusan ini tak bisa dilepaskan dari manuver politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Begitu kembali menjabat di awal 2025, Trump langsung mendesak Panama untuk membatasi pengaruh Tiongkok dan meningkatkan kontrol AS atas kanal yang sangat vital ini. Sejak tahun 2024, Trump memang sudah mengancam akan mengambil alih kendali jalur air strategis tersebut, mengklaim bahwa kanal itu secara efektif berada di bawah kendali Tiongkok dan menimbulkan ancaman keamanan. Patut diingat, kanal ini adalah urat nadi perdagangan global, mengangkut sekitar 5 persen dari total perdagangan maritim dunia. Meskipun AS yang membangunnya, kanal ini diserahkan sepenuhnya ke Panama pada 1999.
Lantas, apa dampaknya? Pembatalan kontrak ini berpotensi memaksa Panama untuk merestrukturisasi kerangka hukumnya terkait operasional pelabuhan dan mungkin harus membuka tender baru untuk mengelola terminal-terminal tersebut. PPC sendiri tentu saja menolak mentah-mentah keputusan pengadilan, menyebutnya "tidak memiliki dasar hukum dan membahayakan tidak hanya PPC dan kontraknya, tetapi juga kesejahteraan dan stabilitas ribuan keluarga Panama yang bergantung langsung maupun tidak langsung pada aktivitas pelabuhan." Tiongkok pun tak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka menegaskan bahwa Tiongkok akan "mengambil semua langkah yang diperlukan untuk secara tegas menjaga hak dan kepentingan sah perusahaan Tiongkok."
Sebelumnya, setelah ancaman Trump muncul, CK Hutchison sempat mengumumkan rencana penjualan lusinan pelabuhan di seluruh dunia, termasuk yang di Panama, kepada konsorsium pimpinan BlackRock (perusahaan investasi AS) senilai hampir 23 miliar dolar AS. Namun, kesepakatan itu tampaknya mandek akibat keberatan dari pemerintah Tiongkok. Semua ini jelas menunjukkan bagaimana Kanal Panama, sebuah jalur air sempit, telah menjadi medan pertempuran sengit dalam perebutan pengaruh geopolitik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini adalah pertarungan bukan hanya soal uang dan kontrak, tapi juga tentang dominasi strategis di panggung global.