Lebih dari tiga minggu lamanya, Iran mengalami pemadaman internet paling komprehensif dan berkepanjangan sepanjang sejarahnya. Jaringan komunikasi di negara itu mati total sejak 8 Januari, memutus akses lebih dari 90 juta warganya dari dunia luar dan melumpuhkan roda perekonomian.
Keputusan brutal untuk memblokir seluruh koneksi komunikasi, termasuk internet, telepon lokal dan internasional, serta SMS, diambil mendadak di tengah puncak gelombang protes nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi HAM internasional menuding pemerintah Iran menumpas demonstrasi tersebut dengan kekuatan mematikan.
Meski kini sebagian besar bandwidth internet lokal dan layanan telepon mulai dipulihkan, warga Iran masih sulit mengakses internet global karena penyaringan ketat dari pemerintah. Upaya mengakali pembatasan lewat VPN atau proxy memang ada, tapi kerap mahal dan tidak permanen.
Dampak ekonomi dari kebijakan ini sangat menghantam. Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran memperkirakan, kerugian ekonomi negara mencapai setidaknya 50 triliun rial, atau sekitar 33 juta dolar AS per hari. Angka ini bahkan diakui menteri terkait sebagai estimasi konservatif, dengan beberapa pejabat lain memberi angka yang jauh lebih tinggi secara pribadi.
Berbagai sektor usaha langsung merasakan pahitnya. Agen perjalanan di Teheran misalnya, kehilangan sebagian besar pendapatan mereka dan terpaksa merumahkan karyawan. Mereka tidak bisa lagi menjual tiket atau memesan hotel internasional, bahkan mengurus perpanjangan paspor pelanggan. Begitu pula agen imigrasi yang karyawannya diliburkan paksa. Mereka kehilangan kontak dengan rekan asing, tak bisa update informasi kedutaan, dan terlewat tenggat waktu pengajuan aplikasi universitas bagi klien mereka.
Ironisnya, keputusan pemblokiran penuh konektivitas ini disebut-sebut diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, di luar kendali pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian. Padahal, mengurangi penyaringan internet adalah janji utama kampanye Pezeshkian. Kini, sang Presiden memilih bungkam soal blackout terbesar ini, dan fokus pada reformasi ekonomi serta subsidi tunai. Janji bantuan finansial untuk bisnis online memang ada, tapi kerugian yang mendadak dan besar itu sudah terlanjur membebani banyak pihak hingga titik tak tertahankan.
Pemadaman internet masif seperti ini, yang kerap dilakukan rezim otoriter di berbagai belahan dunia, bukan hanya membungkam suara rakyat. Ia juga mengisolasi sebuah negara dari kemajuan global, memicu ketidakpercayaan publik, dan pada akhirnya, memperparah ketidakstabilan ekonomi dan sosial.