Akhir pekan kemarin, Amerika Serikat diterjang krisis anggaran parsial untuk ketiga kalinya di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) kehabisan dana operasional, memaksa sebagian besar pegawainya bekerja tanpa digaji dan memicu ketidakpastian. Situasi ini diperparah dengan mandeknya negosiasi antara Partai Republik dan Demokrat di Kongres yang tengah reses hingga 23 Februari.
Di balik krisis anggaran ini, masalah operasi keimigrasian DHS menjadi pemicu utama. Partai Demokrat mendesak adanya reformasi besar-besaran, terutama setelah dua insiden penembakan fatal yang menewaskan warga AS di Minneapolis bulan lalu. Alex Pretti dan Renee Good menjadi korban tembakan petugas federal dari Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Patroli Perbatasan (Border Patrol).
Yang lebih mengkhawatirkan, Biro Investigasi Federal (FBI) menolak berbagi bukti penyelidikan dengan penegak hukum negara bagian Minnesota terkait kematian Pretti. “Kurangnya kerja sama ini sangat mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi sebelumnya,” ujar Drew Evans, Kepala Biro Penegakan Kriminal Minnesota. Ini memperparah tuntutan Demokrat akan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.
Meski sebagian operasi DHS, seperti penjagaan perbatasan dan keamanan transportasi, tetap berjalan, ribuan staf kini bekerja tanpa bayaran. Misalnya, sekitar 2.933 dari 64.130 karyawan Badan Keamanan Transportasi (TSA) dirumahkan. Sisanya tetap bertugas, namun harus menanti kejelasan gaji sampai anggaran DHS disetujui kembali. Kondisi ini tentu memukul ekonomi pribadi para pekerja dan berpotensi mengganggu stabilitas layanan publik.
Sebelumnya, Demokrat mengirimkan daftar 10 tuntutan kepada Republik. Mereka menginginkan pengawasan yang lebih ketat terhadap DHS. Beberapa poin pentingnya termasuk: petugas tidak boleh memasuki properti pribadi tanpa surat perintah pengadilan, wajib memverifikasi status kewarganegaraan sebelum penahanan imigrasi, melarang petugas memakai topeng, serta wajib mengenakan identitas yang jelas dan seragam. Selain itu, Demokrat juga meminta agar tindakan penegakan imigrasi dilarang di dekat pengadilan, fasilitas medis, rumah ibadah, sekolah, dan tempat pemungutan suara.
Pemimpin Minoritas DPR, Hakeem Jeffries, menegaskan, “Agen imigrasi federal tidak bisa terus menimbulkan kekacauan di kota-kota kami sambil menggunakan uang pajak yang seharusnya digunakan untuk membuat hidup lebih terjangkau bagi keluarga pekerja.” Tuntutan ini bukan hanya soal prosedur, tapi juga tentang perlindungan hak sipil warga. Krisis anggaran dan tuntutan reformasi ini mencerminkan ketegangan politik yang mendalam di AS, di mana isu imigrasi selalu menjadi medan pertempuran sengit yang berdampak langsung pada keamanan, ekonomi, dan keadilan bagi masyarakat.