Biro Investigasi Federal (FBI) kembali bikin geger. Kali ini, mereka menggeledah kantor pemilihan umum di Fulton County, Georgia, sebuah langkah yang langsung mengaitkannya dengan kontroversi Pilpres AS 2020 yang tak kunjung usai.
Para agen FBI terlihat memasuki Kantor Pusat dan Operasi Pemilu Fulton County di Union City, selatan Atlanta, untuk menjalankan surat perintah penggeledahan yang sah secara hukum. Juru bicara FBI menolak memberikan detail lebih lanjut, menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam proses. Pergerakan FBI ini disebut-sebut berkaitan erat dengan tudingan kecurangan pada Pilpres 2020 lalu, di mana Donald Trump, kala itu menjabat Presiden AS, kalah dari Joe Biden.
Langkah penggeledahan ini datang saat FBI, di bawah kepemimpinan Direktur Kash Patel, disebut-sebut gencar menindaklanjuti keluhan politik Trump, termasuk berkolaborasi dengan Departemen Kehakiman untuk menginvestigasi sejumlah 'musuh' politiknya. Sebagaimana diketahui, Trump sudah lama bersikeras bahwa Pilpres 2020 dicuri darinya, klaim yang berulang kali dibantah oleh para hakim di seluruh negeri, bahkan oleh Jaksa Agungnya sendiri yang menyatakan tidak menemukan bukti kecurangan masif yang bisa membalikkan kemenangan Biden.
Fulton County sendiri, yang merupakan markas Atlanta, dikenal sebagai wilayah yang condong ke Demokrat. Pada Pilpres 2020, wilayah ini memberikan dukungan besar kepada Biden, membantunya memenangkan Georgia dan kursi kepresidenan. Trump sendiri pernah mencoba membatalkan hasil pemilu ini, bahkan mendesak pejabat pemilu negara bagian untuk 'menemukan' cukup suara demi klaim kemenangannya.
Sebelumnya, Trump sempat menuntut ganti rugi biaya hukum sebesar 6,2 juta dolar AS terkait kasus tuduhan campur tangan pemilu yang diajukan Jaksa Distrik Fulton County, Fani Willis. Pada Agustus 2023, Willis mendakwa Trump dan 18 lainnya atas skema besar untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 secara ilegal. Namun, kasus itu akhirnya ditolak pada November lalu setelah pengadilan melarang Willis dan kantornya melanjutkan kasus tersebut karena 'penampilan ketidakpantasan' yang muncul dari hubungan romantisnya dengan seorang jaksa yang ditunjuk untuk memimpin kasus itu.
Penggeledahan ini jelas berpotensi kembali memanaskan suhu politik AS menjelang pemilu mendatang, menghidupkan lagi narasi 'pemilu curang' yang sudah lama jadi perdebatan. Ini juga menunjukkan dinamika baru dalam penegakan hukum federal yang kini menyoroti klaim-klaim dari mantan presiden, sebuah perkembangan yang bisa punya dampak signifikan pada kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan lembaga penegak hukum.