Kecemasan mendalam kini melanda negara-negara anggota G7 (Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia). Pasalnya, lonjakan harga energi global yang tak terkendali berpotensi besar memicu inflasi tinggi, menggerus daya beli masyarakat, sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi dunia.
Para menteri keuangan dan ekonomi G7, bersama dengan para gubernur bank sentral, telah bersumpah untuk mengambil segala langkah yang diperlukan demi menstabilkan pasar energi yang bergejolak. Kondisi genting ini dipicu oleh eskalasi konflik antara AS-Israel dengan Iran. Konflik tersebut menyebabkan Iran menargetkan produsen minyak di Teluk dan secara efektif memblokade Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dunia.
Dalam telekonferensi yang diinisiasi Prancis pada Senin lalu, G7 menyatakan kesiapan mereka untuk bertindak dalam koordinasi erat dengan para mitra, termasuk memastikan stabilitas dan keamanan pasar energi. Sebelum pertemuan itu, harga minyak mentah Brent, patokan global, bahkan sudah melampaui $116 per barel akibat ketegangan yang memanas.
Tak hanya itu, G7 juga menyerukan kepada negara-negara untuk menghindari pembatasan ekspor minyak, gas, dan produk terkait yang tidak beralasan. Mereka turut mempertimbangkan opsi yang disarankan Badan Energi Internasional (IEA) untuk mengelola permintaan sesuai kondisi nasional. Sebagai respons awal, 32 anggota IEA sebelumnya telah sepakat melepas rekor 400 juta barel minyak dari cadangan strategis untuk menekan harga minyak mentah global yang melonjak.
Menteri Keuangan Jepang, Satsuki Katayama, mengakui secara terus terang bahwa "kemungkinan kenaikan harga minyak dan kekhawatiran pasokan yang mempengaruhi pasar serta pertumbuhan ekonomi telah meningkat." Ia menegaskan bahwa situasi ini "tidak bisa dibiarkan berlarut-larut." Senada, Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, menyerukan "resolusi cepat di Timur Tengah," sembari menekankan bahwa "ini bukan perang kami, dan kami tidak akan terseret, tetapi dampak ekonominya bersifat global – kami harus bekerja sama dengan mitra untuk memperkuat ketahanan."
Para bank sentral G7 juga berkomitmen menjaga stabilitas harga di tengah ekspektasi kenaikan inflasi akibat harga energi yang tinggi. Mereka memastikan bahwa kebijakan moneter akan didasarkan pada data dan kondisi riil.
Secara analisis, ancaman terhadap ekonomi global ini kian nyata. Selain eskalasi konflik, pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ingin "mengambil minyak di Iran" dengan menguasai Pulau Kharg, kian memperkeruh suasana. Ketakutan akan eskalasi lebih lanjut, yang bisa mendorong harga minyak dan gas alam meroket lebih tinggi, membayangi di tengah peningkatan kekuatan militer AS yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan itu. Meskipun demikian, Pakistan mencoba menjembatani pembicaraan langsung "dalam beberapa hari mendatang" untuk mencari resolusi konflik.
Meski Iran berulang kali membantah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Senin lalu sempat menyebutkan adanya "pesan-pesan dan beberapa pembicaraan langsung antara beberapa pihak di Iran dan Amerika Serikat, terutama melalui perantara." Rubio juga menegaskan dengan tegas bahwa Selat Hormuz akan "dibuka bagaimanapun caranya," mengindikasikan tekanan serius terhadap jalur vital pengiriman minyak dunia tersebut.
Bagi masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, kenaikan harga energi ini akan berdampak langsung dan signifikan. Inflasi yang merangkak naik akan membuat harga kebutuhan pokok makin mahal, menggerus daya beli secara drastis, dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah perlu mewaspadai ancaman ini dan segera menyiapkan strategi mitigasi yang efektif, seperti subsidi yang tepat sasaran atau diversifikasi energi, agar dampak terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat diminimalisir.