Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, kembali mengecam keras campur tangan asing dalam urusan domestik Venezuela. Dengan tegas, Lula menyatakan bahwa Presiden Nicolas Maduro harus diadili di negaranya sendiri, bukan di Amerika Serikat, menekankan pentingnya kedaulatan dan penentuan nasib oleh rakyat Venezuela tanpa intervensi pihak luar. Pernyataan ini muncul di tengah kontroversi penculikan Maduro oleh militer AS dan tuduhan serius terhadapnya, yang dinilai Lula sebagai pelanggaran hukum internasional.
Dalam wawancara terbarunya, Presiden Lula da Silva menegaskan bahwa jika Nicolas Maduro perlu diadili, proses tersebut mutlak harus berlangsung di pengadilan Venezuela, bukan di luar negeri. "Ini harus diselesaikan oleh rakyat Venezuela, dan bukan oleh campur tangan asing," ujarnya, sembari menyoroti sejarah intervensi AS yang mendukung kediktatoran di Amerika Latin, seperti di Chile, Argentina, dan Uruguay.
Lula mengkritik keras tindakan AS yang disebutnya sebagai penculikan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dalam operasi militer pada 3 Januari yang diperintahkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. Maduro, yang dituduh AS terlibat dalam perencanaan pengiriman narkoba, kini ditahan di New York setelah disergap dalam serangan malam berdarah di Caracas.
Namun, di balik tuduhan narkoba, ada indikasi motif tersembunyi yang lebih besar. Data pemerintah AS sendiri menunjukkan bahwa Venezuela bukanlah produsen narkoba utama dunia. Sementara itu, Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menguasai cadangan minyak Venezuela dan mengajak perusahaan minyak AS untuk mengeksploitasinya, dengan hasil penjualan diharapkan "menguntungkan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat."
Analisis menunjukkan, pernyataan Lula ini bukan sekadar pembelaan terhadap Maduro pribadi, melainkan seruan untuk menghormati kedaulatan negara dan mencegah pola intervensi yang merugikan. Kejadian ini menyoroti kompleksitas geopolitik di Amerika Latin, di mana sumber daya alam seringkali menjadi magnet bagi kekuatan global, mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan ekonomi. Konflik ini berpotensi memicu ketidakstabilan regional yang lebih luas, serta menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara lain jika campur tangan militer semacam ini dibenarkan.
Saat ini, di Venezuela, Pjs. Presiden Delcy Rodriguez dilaporkan tengah berupaya membebaskan ratusan politikus, aktivis, dan pengacara yang dipenjara selama masa kepemimpinan Maduro sejak 2013, sebuah langkah yang mungkin bertujuan untuk meredakan ketegangan internal pasca-penculikan tersebut.