Badan Penegak Hukum Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) kembali menjadi sorotan tajam. Setelah penembakan fatal yang menewaskan Renee Nicole Good di Minneapolis, serta insiden penembakan seorang pria Latino tak lama berselang, muncul gelombang pertanyaan besar: bisakah agen ICE dimintai pertanggungjawaban hukum? Ironisnya, sebuah investigasi mendalam mengungkap fakta mengejutkan.
Jurnalis investigasi Lila Hassan membongkar dokumen internal ICE yang menunjukkan pola latihan kontroversial. Dari data yang berhasil ia peroleh melalui tuntutan hukum, terungkap bahwa sejak 2015 hingga 2021, agen ICE setidaknya melepaskan tembakan sebanyak 59 kali, melukai 24 orang dan menewaskan 23 lainnya. Bahkan, The Trace, media yang melacak kekerasan senjata di AS, mencatat setidaknya 12 orang ditembak agen ICE dalam dua tahun terakhir.
Namun, yang paling mencengangkan adalah: sangat kecil kemungkinan seorang agen ICE menghadapi tuntutan pidana, baik dari lembaga federal maupun negara bagian. Dari semua kasus penembakan yang diteliti Hassan, tidak ada satu pun agen yang didakwa, bahkan dalam kasus yang menyebabkan kematian.
Mengapa begitu sulit? Investigasi ini menyoroti isi pelatihan penggunaan kekuatan yang diterima agen ICE antara tahun 2007 hingga 2010. Dokumen tersebut mengungkapkan filosofi yang jauh dari 'kekuatan mematikan sebagai jalan terakhir'. Pelatihan ini justru mengajarkan bahwa agen boleh bereaksi dengan kekuatan terhadap ancaman kekerasan, bukan hanya kekerasan itu sendiri. Bahkan, memberi peringatan atau menggunakan kekuatan minimal dianggap bisa 'menciptakan risiko yang tidak perlu bagi petugas.' Kebijakan ini menekankan penggunaan 'kekuatan yang wajar secara objektif,' bukan 'kekuatan minimal.'
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran serius akan akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh penegak hukum. Dokumen pelatihan dan kebijakan penggunaan kekuatan ICE tidak dipublikasikan, menyulitkan pengawasan independen. Kasus ini tak hanya mencerminkan tantangan dalam menuntut pertanggungjawaban agen ICE, tetapi juga menjadi cerminan perdebatan lebih luas di Amerika Serikat tentang penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Khususnya, karena ICE berurusan dengan isu imigrasi, kelompok masyarakat rentan seringkali menjadi target, memperparah dampak sosial dari kebijakan dan praktik ini.