Lebih dari 57 juta warga Ethiopia akan menggunakan hak suaranya pada 1 Juni mendatang. Pemilu nasional ketujuh sejak konstitusi 1995 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ujian besar bagi negara yang tengah bertransformasi. Berbeda dengan banyak negara Afrika, Ethiopia tidak memilih presiden secara langsung. Rakyat hanya memilih wakil di parlemen, mirip dengan sistem yang berlaku di Inggris.
Sebanyak 47 partai politik dan lebih dari 10.000 kandidat bertarung memperebutkan kursi di tingkat federal dan regional. Pemerintah Ethiopia datang ke pemilu ini dengan modal kuat: pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 persen per tahun, bahkan proyeksi tahun ini menembus 10 persen. Transformasi kota-kota besar seperti Addis Ababa terlihat nyata, ditopang proyek infrastruktur masif dan sektor pertanian yang menggeliat. Selesainya Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) juga mengokohkan posisi Ethiopia sebagai pusat energi regional.
Namun, di balik angka ekonomi yang cemerlang, pemerintah menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi yang serius. Menariknya, oposisi belum mampu memanfaatkan celah ini. Banyak partai oposisi justru terpecah belah berdasarkan sektarianisme dan etnis, membuat mereka sulit bersaing dalam sistem pemilu 'first-past-the-post' yang menguntungkan petahana. Sebagai langkah membuka ruang demokrasi, partai berkuasa sengaja tidak mencalonkan kadernya di sejumlah kursi, memberi peluang bagi oposisi untuk duduk di parlemen.
Analisis: Pemilu ini menjadi barometer penting bagi Ethiopia yang multietnis. Keberhasilan atau kegagalan pesta demokrasi ini akan menjadi contoh bagi negara-negara Afrika lainnya yang sedang bergulat dengan transisi demokrasi. Jika Ethiopia mampu mengelola keragaman dan perbedaan politiknya dengan damai, ini akan menjadi sinyal positif bagi stabilitas kawasan Tanduk Afrika. Namun, fragmentasi oposisi dan dominasi petahana bisa memicu krisis legitimasi jika hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara proporsional.